SAMARINDA – Merebaknya kasus korupsi ditengarai tak terlepas dari minimnya kesadaran cinta tanah air. Karena itu, wakil rakyat meminta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim untuk bekerja ekstra membangun kesadaran pejabat publik akan pentingnya kecintaan pada bangsa dan negara.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yakob Manika menyebut, di kalangan pejabat publik, keberanian melakukan korupsi muncul karena tidak adanya kesadaran akan kelanjutan pembangunan bangsa.
“Semua itu bermula dari pembentukan karakter dari organisasi atau partai politik. Kalau organisasi bisa membina kadernya menjadi kader yang cinta tanah air, tidak akan ada kasus korupsi,” tuturnya pada Metro Samarinda, belum lama ini.
Menurut dia, menjalarnya kasus korupsi bukan karena kesalahan sistem pemerintahan. Namun semata belum munculnya kesadaran setiap pejabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. “Karena apapun sistem negara yang digunakan, kalau tidak ada kesadaran pada hak dan tanggung jawab, maka ancaman korupsi akan tetap ada,” tuturnya.
Begitu juga dengan kasus narkoba, terorisme, dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Semuanya tidak bermula karena minimnya kesadaran masyarakat akan rasa cinta terhadap tanah air. “Sekarang ini sedang marak hoaks. Itu semua muncul karena kurangnya kecintaan tanah air pada sekelompok orang. Sehingga berpengaruh kepada yang lain,” ungkap Yakob.
Dia mengatakan, salah satu indikator kesuksesan Kesbangpol yakni terwujudnya masyarakat yang tidak mudah diadu domba lewat hoaks dan ujaran kebencian. “Kalau sudah ada kesadaran di masyarakat, maka tidak akan mungkin ada yang berani menyebarkan hoaks. Ini pekerjaan rumah bagi Kesbangpol,” imbuhnya.
Tugas berikutnya yakni ke depan Kesbangpol perlu mendorong masyarakat Benua Etam untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019. Meski pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 terjadi peningkatan partisipasi pemilih, namun ancaman munculnya mayoritas golongan putih (golput) pada tahun depan menjadi pekerjaan rumah bagi Kesbangpol.
Sebagaimana diketahui, pada Pilgub Kaltim 2018 partisipasi pemilih mencapai 58 persen. Jauh lebih tinggi dibanding Pilgub 2013 yang hanya berada di angka 55 persen.
“Tapi kita tidak boleh puas. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pemilu. Harus ada pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga setiap masyarakat memahami hak dan kewajibannya,” imbuh dia.
Karena itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan alokasi anggaran untuk Kesbangpol Kaltim. “Memang tidak ada peningkatan anggaran untuk Kesbangpol di akhir tahun ini. Tetapi kami akan membantu sesuai program yang mereka tetapkan,” tutupnya. (*/um)
