SAMARINDA – Kasus yang menimpa Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif bakal berbuntut panjang. Pasalnya, jika kasus tersebut berakhir di pengadilan dan diproses hingga inkrah, maka akan mengancam pencalonannya sebagai anggota legislatif di Kota Tepian.
Namun demikian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Saipul menegaskan, kasus yang menimpa pimpinan dewan tersebut tidak langsung berimbas pada pencalonannya sebagai anggota legislatif. Sebab diperlukan tahapan panjang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merespons kasus itu.
Salah satunya, pencoretan dari pencalonan memerlukan syarat adanya keputusan inkrah dari pengadilan. “Kalau kasus itu benar, nanti dilihat dulu tahapan-tahapannya. Kalau misalnya berproses, ada tahapan menjadi tersangka. Jadi waktunya masih panjang,” katanya, Sabtu (13/10) kemarin.
Saipul menyebut, apabila kasus Alphad telah inkrah, maka yang bersangkutan dapat disebut sebagai salah satu calon yang tidak lagi memenuhi syarat pencalonan. “KPU bisa memprosesnya. Menghapusnya dari daftar calon. Karena di situ calon itu gugur atau tidak memenuhi syarat lagi,” ucapnya.
Tetapi jika kasusnya masih berproses di pengadilan, maka KPU diminta menunggu tahapan kasus itu diproses hingga inkrah. “Yang jelas proses ini masih panjang. Ditunggu dulu putusannya. Kalau sekarang, kasus itu masih terlalu dini untuk direspons KPU atau Bawaslu,” tuturnya.
Terkait itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Ramaon Dearnov Saragih memilih irit beribicara. Dia mengatakan, terlepas dari kabar penangkapan tersebut, lembaga yang ia pimpin baru bisa mengambil keputusan ketika sudah ada putusan dari pengadilan.
“Kalaupun dia (Alphad, Red.) sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa, itu tidak akan berpengaruh terhadap DCT-nya. Itu akan berpengaruh ketika ada putusan inkrah dari pengadilan,” kata Ramaon, Jumat (12/10) lalu.
Dari situ kemudian KPU akan melakukan rapat serta pengkajian untuk memutuskan status pencalegan bersangkutan digugurkan atau tidak. “Ketika sudah ada putusan dari pengadilan, maka KPU akan mempelajari apakah kasus itu berpengaruh terhadap proses pencalonannya atau tidak,” tutur dia.
Kendati demikan, Ramaon menilai, sepertinya proses tersebut akan memakan waktu lama. Sebab sampai saat ini pun kabar gugatan itu masih berjalan di kepolisian.
“Kasusnya kan belum masuk ke persidangan, masih berjalan di kepolisian. Terlebih karena ini kasus perorangan bisa saja kedua belah pihak melakukan mediasi. Yang jelas untuk saat ini tidak akan berpengaruh terhadap proses pencalegannya,” tandasnya.
Diketahui, Alphad Syarif tersandung kasus hukum dikarenakan dugaan penipuan. Surat penahanannya diketahui melalui tembusan surat penahanan oleh Mabes Polri kepada Gubernur Kaltim tertanggal 21 September. Dengan nomor surat B/1403/IX/2018/Tipidter berlabel “Pro Justitia” ditandatangani Direktur Tindak Pidana Tertentu, Brigadir Jenderal Polisi, Mohammad Fadil Imran yang juga bertindak Selaku Penyidik. (*/um)
