SAMARINDA – Penyelesaian masalah banjir di tahun 2019 akan mendapatkan porsi khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pasalnya, selain menyiapkan alokasi dana hingga ratusan miliar, pengentasan banjir di Kota Samarinda juga akan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda, Asli Nuryadin mengakui, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, pemerintah telah menyiapkan slot anggaran khusus untuk mengurai banjir di Kota Tepian.
Walau belum dapat memastikan nilainya, Nuryadin menyebut, slot anggaran untuk proyek pengentasan banjir di tahun 2019 bakal naik dari tahun 2018. Yang dipatok di angka Rp 100 miliar.
“Kalau tahun 2018 sekitar Rp 80 sampai Rp 100 miliar. Maka di tahun 2019, penanganan banjir akan dioptimalkan lagi. Nilainya lebih dari Rp 100 miliar,” kata dia ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/12) kemarin.
Apalagi dengan telah beroperasinya Bandara APT Pranoto Samarinda, maka pembenahan banjir yang kerap terjadi di sekitar daerah Lempake, Samarinda Utara, menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan di tahun depan.
Mulai dari drainase di jalan utama hingga di lini sektor lainnya di daerah itu akan dibenahi semua. Sebab jika tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya aktivitas masyarakat yang akan menuju bandara. Terutama bila terjadi hujan dan banjir.
Selain itu, spot penyerapan air seperti di Bendungan Pengendali Banjir (Bendali) HM Ardan juga akan dilakukan pembenahan. Begitupun yang berada di Jalan DI Panjaitan dan seputar wilayah Sempaja.
“Penyelesaian banjir itu akan melibatkan Pemprov Kaltim. Sehingga di 2019, titik-titik yang selama ini kerap jadi langganan banjir bisa diurai secara berkala,” sebut dia.
Rencananya, dalam waktu dekat Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda akan meneken memorandum of understanding (MoU) terkait kerja sama pengendalian banjir tersebut di tahun 2019. “Dari tiga fokus penangganan banjir yang dicanangkan Pemprov Kaltim, Samarinda adalah salah satunya. Dua kota lainnya yakni Balikpapan dan Bontang,” kata dia.
Dari kerja sama pengendalian banjir bersama Pemprov Kaltim, rencananya, salah satu titik fokus yang akan digarap yakni pembenahan Sungai Karang Mumus. Adapun dari Pemkot Samarinda akan menanggani di daerah perniagaan atau sepanjang Pasar Segiri.
“Selain masalah banjir, di kawasan perniagaan juga akan ditata menjadi salah satu titik pariwisata di Samarinda,” ujarnya.
Diakui Nuryadin, mengurai banjir di Kota Tepian bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi dengan letak geografis Samarinda yang memiliki daerah dataran rendah. Hal itu membuat penyerapan air terbilang sangat lamban.
“Pusat pembuangan air di Samarinda terpusat di Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam. Khusus di Karang Mumus, terdapat sekitar 20 kilometer yang perlu segera dilakukan perbaikan. Segmen perniagaan adalah salah satunya,” sebut dia.
Menurutnya, untuk memperbaiki dan membenahi Karang Mumus, peran masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai tersebut juga tidak bisa dilepaskan. Karena jika program normalisasi dilaksanakan, maka akan ada pelebaran area sungai.
“Salah satu yang tertuang di MoU antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim adalah itu. Dari pemerintah pusat pun siap membantu, dengan catatan masalah sosial di Karang Mumus sudah clean and clear,” ungkapnya.
Untuk mengembalikan wajah Karang Mumus sebagaimana mestinya, juga membutuhkan langkah yang tegas pemerintah dan kesadaran dari masyarakat. Selain itu untuk merealisasikan program normalisasi, dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit.
“Memang bukan perkara mudah sih kalau mau benar-benar menata Sungai Karang Mumus. Dana yang dibutuhkan itu besar, bisa sampai triliunan rupiah. Dan penataan Karang Mumus perlu dilakukan bertahap. Tidak bisa sporadis,” tandasnya. (drh)
