BONTANG – Kurun dua tahun belakangan bantuan keuangan (bankeu) untuk Bontang selalu membuat kening mengkerut. Ketika daerah lain mendapat kue anggaran dari Pemprov Kaltim dengan jumlah signifikan, Kota Taman justru terbilang minim. Paling rendah di antara kabupaten/kota di Benua Etam.
Pada 2018, Bontang mendapat bankeu sebesar Rp 5,7 miliar. Tahun depan memang mengalami peningkatan, yakni Rp 10 miliar. Tapi jumlah itu terlihat jomplang jika dibandingkan daerah lain.
Kabupaten Mahakam Hulu, yang menerima anggaran paling sedikit setelah Bontang saja mendapat Rp 41,3 miliar. Terlebih jika membandingkannya dengan Kabupaten Paser yang diguyur Rp 326,6 miliar.
Hal ini memantik pertanyaan dari Pemkot dan DPRD Bontang mengenai peranan legislator asal Kota Taman yang duduk di Karang Paci, Kantor DPRD Kaltim.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengaku kecewa. Dia bahkan mengklaim bahwa jumlah bankeu kurang dari Rp 10 miliar. Sekitar Rp 4 miliar merupakan hibah dari Pemkot Bontang sendiri untuk pemberian insentif kepada guru dan sekolah SMA/SMK/MA swasta. Mengingat pengelolaannya diambil alih Pemprov Kaltim.
“Ini merupakan tanda cinta Bontang dengan warganya, karena tidak mendapat bantuan dari provinsi. Besarannya Rp 500 ribu untuk gurunya dan Rp 300 ribu untuk murid SMA swasta,” beber Neni.
“Tak apa, kami masih bisa menggunakan APBD dari dana perimbangan. Insyaallah walaupun sedikit yang penting barokah,” sambungnya.
Seharusnya, lanjut Neni, sebagai perwakilan Bontang, legislator di Karang Paci bisa lebih maksimal dalam memperjuangkan bankeu. “Artinya perjuangan bagi Bontang, menurut saya, sangat mengecewakan. Kami syukuri rezeki yang ada, meski tidak rasional,” katanya dengan kecewa.
Disinggung mengenai Pemkot Bontang yang disebut kurang komunikasi dengan DPRD Kaltim, Neni menuturkan semua sudah sesuai aturan. Mulai dari ikut musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) provinsi, serta asistensi semua OPD Bontang.
“Seharusnya sebagai wakil rakyat punya rasa sense of belonging. Harus memiliki kotanya karena dipilih oleh rakyat. Kita punya wakil rakyat dari Bontang tapi tak bisa memperjuangkan untuk Bontang. Tahun lalu pun demikian, makanya jika kecewa itu wajar,” tegasnya.
Di sisi lain, dia mengharapkan pemprov memberikan bantuan untuk kegiatan MTQ Kaltim di Bontang. “Mudah-mudahan di APBD perubahan sudah diberikan untuk persiapan MTQ,” tuturnya. (mga)
POS ANGGARAN ALOKASI BANKEU 2018
Nomor Kegiatan Jumlah
1 Peningkatan saluran drainase di Kelurahan Bontang Kuala Rp 1.500.000.000
2 Peningkatan saluran drainase di Kelurahan Bontang Baru Rp 1.500.000.000
3 Desk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Rp 750.000.000
4 Pembangunan jalan menuju Bandara Bontang Rp 2.000.000.000
RANCANGAN ALOKASI BELANJA BANKEU 2019
Nomor Kegiatan Jumlah
1 Peningkatan saluran drainase di Kelurahan Bontang Kuala Rp 3.000.000.000
2 Pembangunan saluran drainase di Kelurahan Gunung Telihan Rp 4.000.000.000
3 Peningkatan Jalan Awang Long Rp 2.000.000.000
4 Pembangunan Jalan Labu Siam RT 19 Gunung Elai Rp 200.000.000
5 Pembangunan Jalan Labu Putih 4 RT 19 Gunung Elai Rp 200.000.000
6 Pembangunan Jalan Labu Putih 5 RT 19 Gunung Elai Rp 200.000.000
7 Bantuan pembangunan kandang ternak unggas Gunung Telihan dan Bontang Lestari Rp 200.000.000
8 Peningkatan fasilitasi dan pembinaan PKL Gunung Telihan, Bontang Baru, dan Bontang Kuala Rp 200.000.000
SUMBER : Badan Pengelola Keuangan Daerah
