BALIKPAPAN – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Balikpapan, Senin (21/1) akhirnya melaporkan secara resmi seorang calon anggota legislatif (caleg) ke kepolisian atas dugaan pelanggaran kampanye. Caleg yang dimaksud diduga secara terbuka menyampaikan program apabila terpilih menjadi anggota dewan di dalam rumah ibadah, di kawasan Balikpapan Barat.
“Kami melaporkan caleg atas nama Ali Mansur dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera),” ujar koordinator Gakkumdu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan Wamustofa Hamzah.
Ditemui usai pembuatan laporan polisi di Mapolres Balikpapan, pria yang akrab disapa Topan ini menjelaskan, hasil penyelidikan, kajian, dan klarifikasi kepada terlapor, Sentra Gakkumdu menyimpulkan ada dugaan perbuatan pidana. Di mana Ali Mansur pada 20 Desember 2018 di Masjid Asy Sya’ban di Marga Sari, Balikpapan Barat telah membagikan kartu nama dirinya sebagai caleg. Juga memperkenalkan diri sebagai seorang caleg di hadapan jamaah safari dakwah.
“Yang bersangkutan (Ali Mansur) juga menjanjikan perjuangannya membangun SMK 7 di Balikpapan Barat,” ujar Topan.
Sebenarnya, ada dua caleg yang diproses Sentra Gakkumdu. Selain Ali Mansur ada juga Nasruddin Tohir yang maju sebagai calon anggota DPRD Kaltim, juga dari PKS. Namun dalam prosesnya, Nasruddin tak memenuhi unsur pelanggaran. Lantaran hanya memperkenalkan diri sebagai pengurus masjid dan yayasan. “Nasruddin Tohir dianggap tidak mencitrakan diri sebagai caleg,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Balikpapan melalui Kasat Reskrim AKP Makhfud Hidayat menyebut, pihaknya sudah menyita sejumlah alat bukti. Antara lain rekaman suara, video, dan foto. Ini untuk memperkuat keterangan saksi-saksi yang telah menjalani pemeriksaan Sentra Gakkumdu.
“Laporan polisinya sudah ada. Selanjutnya kami akan panggil dan periksa terlapor sebagai tersangka,” ujar Makhfud.
Ali Mansur diduga telah melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf (a) juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan ancaman hukuman maksimal penjara selama dua tahun penjara dan denda maksimal Rp 24 juta. Selanjutnya, proses penyidikan akan dilakukan selama 14 hari sejak laporan resmi dibuat.
“Waktu ini akan kami penuhi. Kalaupun tersangka tidak memenuhi panggilan kami, proses ke tahap selanjutnya tetap berjalan,” kata Makhfud.
TUNGGU PUTUSAN
Terpisah, kuasa hukum Ali Mansur, Abdul Rais yang dihubungi media ini menyebut, pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Baginya segala penyelidikan, penyidikan hingga tahap persidangan, akan diikuti kliennya hingga inkrah. “Kami tunggu saja hasilnya di persidangan,” sebut Rais.
Namun, baginya unsur pelanggaran yang dilakukan kliennya harus dilihat secara kumulatif. Apakah kliennya dalam satu lokasi di saat bersamaan melakukan aktivitas kampanye. Atau hanya sebatas memperkenalkan diri.
“Apa itu kampanye. Harus dijabarkan satu per satu. Apabila ada yang tidak dipenuhi, apakah masih memenuhi definisi kampanye,” ungkapnya.
Apalagi dalam peristiwa, baik Ali Mansur dan Nasruddin hanya memenuhi undangan ustaz yang meminta bila ada caleg di antara jamaah maka bisa maju ke depan. Kondisi ini harusnya dipertimbangkan. “Tempat ibadah memang tak diperbolehkan sebagai tempat berkampanye. Dan kami anggap apa yang dilakukan klien kami tak memenuhi unsur kampanye,” tegasnya. (*/rdh/rsh/k15/kpg)
