JAKARTA – Tidak semua calon anggota legislatif (caleg) bersedia diketahui latar belakang dan riwayat hidupnya. KPU bahkan terkesan tidak berkutik dengan sikap semacam itu. Di website resmi penyelenggara pemilu tersebut, lebih dari 2.000 caleg tidak bersedia diketahui riwayat hidupnya.
Jawa Pos (grup Bontang Post) mengambil sampel sejumlah nama populer yang nyaleg di dapil Jatim. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso misalnya. Saat tampilan detailnya dibuka di website KPU, terpampang riwayat hidup mantan politikus Partai Golkar itu. Ada tempat dan tanggal lahir, agama, nama istri, pekerjaan, alamat, pendidikan terakhir, dan sejumlah informasi lain.
Berbeda Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Saat dibuka tampilan detailnya, datanya nyaris kosong. Hanya ada satu kalimat berukuran cukup besar yang terpampang di layar. ”Calon yang bersangkutan tidak bersedia memublikasikan data riwayat hidup.”
Beberapa nama tenar lainnya seperti Bambang D.H. dari PDIP, Adies Kadir (Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), serta Ahmad Dhani Prasetyo (Gerindra) memublikasikan riwayat hidupnya secara lengkap. ”Ada 2.049 (caleg DPR RI, Red) yang tidak mau dipublikasikan,” terang Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di gedung KPU kemarin (12/2).
Menurut Ilham, data riwayat hidup caleg hanya bisa dipublikasikan bila yang bersangkutan bersedia. Itu pun KPU hanya akan menampilkan data yang umum. Data yang sifatnya sangat pribadi, misalnya riwayat kesehatan dan hal lain yang menyangkut privasi, akan tetap dirahasiakan. Karena masuk kategori informasi yang dikecualikan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik.
Karena itulah, KPU akhirnya memutuskan untuk mengumumkan sekalian mereka yang tidak bersedia datanya dipublikasikan. Salah satu yang sudah dilakukan adalah menampilkan keengganan para caleg tersebut di website. Untuk caleg yang tidak mau datanya dipublikasikan, tampilan halamannya akan sama seperti Ibas, panggilan Edhie Baskoro.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, sejumlah partai memang tergolong pelit untuk memublikasikan riwayat hidup calegnya. ”Ini akan membuat pemilih kesulitan mengenali profil, memantau rekam jejak, dan mengetahui program tap-tiap caleg,” ujar dia.
Pihaknya mendorong partai agar mau terbuka kepada publik. Supaya pemilih tidak seperti membeli kucing dalam karung. ”Kami juga mendorong KPU merumuskan data mana saja yang perlu dibuka dan relevan dengan kebutuhan pemilih,” tambahnya. Itu akan mendorong partisipasi publik sehingga pemilih makin melek tentang siapa sosok yang pantas untuk mewakili mereka di parlemen. (byu/c9/fat/jpg)
