Pejuang Demokrasi di Balikpapan Kembali Gugur

DUKA kembali menyelimuti Balikpapan dalam proses gelaran demokrasi. Kemarin (23/4), Sekretaris Lurah Manggar, Balikpapan Timur, Selamat Riyadi meninggal dunia. Pria 54 tahun itu diduga kelelahan selama aktivitasnya menjadi sekretaris panitia pemungutan suara (PPS) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Istri Selamat, Mariyani menceritakan pada pukul 15.18 Wita, saat itu dia sedang mengikuti kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) di aula Kantor Wali Kota Balikpapan. Saat sebuah telepon datang dari rekan suaminya. Yang memberi kabar, jika Selamat pingsan setelah memberi sambutan rapat di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan. Tak berpikir panjang, Mariyani meminta suaminya segera dilarikan ke rumah sakit. “Di bawa ke RS Pertamina,” kata perempuan 50 tahun itu.

Mariyani dan anak-anaknya pun segera menyusul. Sampai di rumah sakit, dirinya melihat dokter memberikan pertolongan kepada Selamat. Dengan cara menekan dada pria yang awal kariernya sebagai honorer di Dinas Pasar Balikpapan itu.

“Tak lama setelah dicek nadi dan napasnya. Dokter bilang suami saya sudah meninggal. Tapi saya dan anak-anak bersikeras jika dia (Selamat) hanya pingsan,” ucap Mariyani sambil menyeka air mata dengan jilbab krem yang dikenakannya.

Tak ada di benak dan pikiran Mariyana jika Selamat pergi untuk selamanya. Padahal tak ada keluhan sakit yang diucapkan dari bibir pasangan yang sudah memberikannya tiga anak itu. Pun selama gelaran pemilu, Selamat tampak selalu bersemangat. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai sekretaris lurah. “Dia memang pekerja keras dan tak pernah mengeluh,” sebutnya.

Memang, ada riwayat penyakit yang diderita suaminya. Yakni tekanan darah dan asam urat. Namun Selamat selalu rajin untuk minum obat. Dan tak pernah ada tanda-tanda penyakit tersebut menghalanginya untuk bekerja. Bahkan selama pemilu, di mana Selamat selalu lembur dan pulang larut. “Terakhir pas penghitungan suara pulangnya sampai jam tiga pagi,” katanya.

Mariyana mengatakan suaminya punya tanggung jawab untuk mengawal berlangsungnya pemilu di 70 RT di Kelurahan Manggar. Selain itu, Selamat juga memiliki tugas untuk mengisi e-Kinerja. Hal ini yang sebelumnya membuatnya khawatir terkait kondisi kesehatan sang suami. “Sudah saya ingatkan untuk istirahat. Tapi dia orangnya tak ingin menunda pekerjaan,” ungkapnya.

Hal ini membuat Mariyana sempat merasakan kesal. Namun kekesalannya diobati dengan perhatian lebih dari Selamat. Malam sebelum meninggal, Selamat yang baru pulang ke rumah dari tugasnya justru memberikan segelas air putih untuk istrinya. “Kan harusnya saya yang sediakan minum. Tapi dia bilang minum itu untuk saya,” katanya.

Tak hanya itu, masih membekas di telinga Mariyana bagaimana Selamat yang pagi kemarin hendak berangkat bekerja mengucapkan kalimat yang sudah jarang dia dengar selama 29 tahun pernikahan. “Dia bilang ‘I love you Ma”. Saya balas love you too Pa,” kenang Mariyana, kembali terisak.

Kaltim Post yang datang ke rumah duka pada tadi malam sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Sultan Alaudin RT 02 No 24, Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah melihat ratusan orang datang melayat. Ucapan dukacita juga datang dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. “Rencana besok (hari ini) dikubur pukul 10.00 Wita. Di BDS (Tempat Pemakaman Umum BDS di Balikpapan Selatan),” imbuhnya.

TERJUNKAN TENAGA MEDIS

Pelaksanaan pemilu serentak tahun ini membuat anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan relawan keamanan dari aparat kepolisian kelelahan. Bahkan, dari mereka ada yang meninggal dunia setelah bekerja. Tak heran, jam kerja panjang menjadi penyebabnya.

Sehingga, sangat diperlukan tenaga medis untuk memastikan kondisi para relawan baik-baik saja. Namun ini belum terlaksana secara menyeluruh. Berdasarkan pantauan Kaltim Post, beberapa kecamatan mulai menyediakan petugas medis di sela proses penghitungan suara suara berlangsung.

Kemarin (23/4), Kecamatan Samarinda Kota melakukan pemeriksaan kepada seluruh petugas penghitungan suara. Begitu pula bagi petugas keamanan. Namun, hal ini sudah diterapkan lebih dulu oleh Kecamatan Palaran sejak Senin (22/4).

Menurut Camat Palaran Suwarso, inisiatif ini didasari banyaknya relawan kelelahan karena waktu kerja yang panjang. “Apalagi ada yang masuk rumah sakit. Bahkan, ada yang meninggal dunia,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, proses penghitungan bisa berlangsung hingga pukul 24.00 Wita. Pasalnya, mengejar waktu, ya proses penghitungan suara di tingkat kecamatan ditargetkan rampung 4 Mei mendatang. Pihaknya berkoordinasi dengan Puskesmas Palaran agar menugaskan petugas kesehatan di tempat penghitungan surat suara. “Alhamdulillah respons pihak puskesmas bagus. Sekarang ada dokter umum dan dua perawat yang bertugas di kecamatan,” aku dia.

Jadi, lanjut dia, petugas membantu mengecek kesehatan seluruh anggota KPPS dan aparat yang bertugas. Termasuk memberikan pemeriksaan tekanan darah dan lainnya. Pemeriksaan dimulai pukul 8.00 sampai 12.00 Wita.

Menurutnya, ini menambah semangat para relawan. Pasalnya, pihak puskesmas tidak hanya memeriksa kesehatan. Melainkan menyediakan vitamin untuk menurunkan tekanan. Sehingga semua petugas yang telah menguras tenaga, merasa tidak khawatir mengenai kesehatan dan kondisi tubuhnya. “Tapi, untuk pemeriksaan saja. Kalau memang diperlukan, Puskesmas Palaran telah menyediakan rawat inap selama 24 jam. Khusus bagi anggota relawan yang kondisinya tidak memungkinkan. Ini deteksi dini tekanan darah,” bebernya.

Menurutnya, dengan adanya pemeriksaan darah. Penyebab lain selain kelelahan dapat diketahui. Mengingat, pemeriksaan tekanan darah merupakan tahap pertama perawatan kesehatan dilakukan. “Sejauh ini semua berjalan lancar. Saya berharap tidak ada kendala. Kami pun menyiapkan ambulans, tapi saya harap semua sehat,” harap dia.

Suwarso melanjutkan, kemarin pihaknya mendapat tambahan tenaga medis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bahkan, pihak IDI telah melakukan pemeriksaan lebih lengkap dengan menurunkan lima petugas kesehatan. Di antaranya pemeriksaan tekanan darah, asam urat, dan gula darah. “Obat-obat juga disediakan. Misalnya obat batuk, gatal, flu, demam, darah tinggi, sakit kepala, obat mag, obat nyeri, dan vitamin,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mendukung langkah tersebut. “Itu bagus, dan menjadi contoh yang baik. Ke depan hal ini harusnya diterapkan sejak awal pelaksanaan pemilu,” imbuhnya.

Dia berharap, pelaksanaan pemilu selanjutnya juga disediakan petugas kesehatan. Sehingga, hal fatal yang terjadi tahun ini tidak terulang lagi. Dia juga menyarankan agar penyelenggara pemilu benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kondisi seluruh relawan. “Kalau perlu diberikan asuransi kesehatan. Itu solusi yang baik,” kata dia.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menilai, kejadian meninggalnya para pejuang demokrasi itu harus menjadi pelajaran penting. “Harusnya asuransi atau jaminan kesehatan diadakan. Jadi, kalau ada apa-apa cepat diberikan penanganan,” tutupnya.

DAPAT SANTUNAN

Pemerintah memastikan akan memberikan uang santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (23/4).

Perempuan yang akrab disapa Ani itu mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran bagi petugas KPPS yang meninggal. Pasalnya, KPPS telah berjasa dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 yang aman dan lancar. “Saya sudah mengecek, kemungkinan kami bisa mengakomodasi (pemberian santunan) melalui standar biaya yang tidak biasa,” kata Ani setelah sidang kabinet paripurna.

Namun, Ani belum bisa memastikan terkait besaran santunan yang bisa diberikan negara kepada keluarga korban. Saat ini, anggaran masih dihitung jajarannya sambil berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Di dalam konteks ini, nanti kita lihat berapa kebutuhan dan kita akan memutuskan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata dia. Pada kesempatan itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa tersebut.

Hingga kemarin sore, KPU mencatat jumlah petugas KKPS yang wafat saat bertugas mencapai 119 orang, serta 548 petugas jatuh sakit. Para petugas yang tumbang karena kelelahan dalam bertugas itu tersebar di 25 provinsi termasuk Kaltim. Sebelumnya, KPU telah mengusulkan agar masing-masing keluarga petugas KPPS yang wafat diberikan santunan Rp 36 juta. Sementara, petugas KPPS yang sakit mendapat santunan Rp 16 juta hingga Rp 30 juta, bergantung dari sakit atau luka yang diderita.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, pihaknya belum memastikan apakah akan menerima usulan jumlah santunan dari KPU tersebut. “Untuk anggarannya nanti kami bicarakan dengan KPU untuk persisnya,” kata Asko. Dana untuk santunan ini akan diambil dari anggaran tahunan KPU. Pada 2019, anggaran tahunan KPU sekitar Rp 18 triliun. (*/dq/rdh/rom/k18/kpg)