RENCANA Pemkot Bontang dalam menutup tempat prostitusi di Prakla, mendapat dukungan dari Muhammadiyah Bontang. Apalagi direncanakan bakal diubah menjadi kawasan wisata kuliner.
Ketua Muhammadiyah Bontang, Mardi Raharjo Attalibani menuturkan, dalam merealisasikan rencana itu perlu ada ketegasan dan kesungguhan pemerintah.
“Tetap kami dukung jika ditutup. Tapi yang berhak menutup adalah Pemkot Bontang,” jelasnya kala ditemui di kediamannya, Jalan DI Panjaitan (16/7).
Sebagai organisasi keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, Mardi menyampaikan aktivitas prostitusi banyak mudaratnya dan tidak menguntungkan. “Tidak dibolehkan dalam Islam. Banyak menimbulkan penyakit. Seperti HIV dan Aids,” sebutnya.
Meski begitu, Mardi tak memungkiri jika terdapat kepentingan di Prakla. Sehingga, hingga saat ini penutupan itu masih menjadi wacana saja. “Makanya pemerintah harus tegas. Banyak kepentingan di situ. Ini urusan perut. Suara perut bisa mengalahkan hati nurani,” imbunya.
Sebelumnya Pemkot Bontang diminta untuk tegas dalam menyikapi praktik prostitusi di Prakla, Bontang Selatan. Terlebih rencana penutupan tempat mesum itu sudah dijanjikan sejak 4 tahun lalu.
Ketua DPRD Bontang Nursalam mengatakan bahwa prostitusi di Prakla sudah sewajarnya dihentikan. Dan untuk merealisasikannya butuh keseriusan dari pemkot. “Itu kan (penutupan Prakla) masuk dalam program 100 hari wali kota dan wakil. Jadi sudah sepatutnya dilaksanakan,” terangnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/7/2019) lalu.
Dia menyinggung daerah lain yang berani menutup tempat prostitusi. Seperti halnya Kutim, Kukar, Balikpapan, dan Samarinda. “Kenapa Bontang tidak berani? Jangan setengah-setengah (mengambil kebijakan),” terangnya.
Jika memang belum berani untuk menutup sepenuhnya Prakla, paling tidak, sebutnya, harus membongkar kamar-kamar yang ditengarai menjadi tempat PSK memberikan layanan. Menurutnya, ketakutan bahwa jika Prakla ditutup lalu keberadaan PSK menjadi tidak terkendali, kata Nursalam, merupakan perkara lain. “Justru kalau ini (Prakla) dibiarkan, pemkot terkesan melegalkan,” ujarnya. (edw/prokal)
