BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus berupaya menurunkan angka stunting. Hal ini terlihat dalam menggelar rembuk stunting di Auditorium Tiga Dimensi Jalan Awang Long, Bontang Rabu (17/7/2019).
Dengan mendatangkan narasumber, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sawidjan B Gunadi. Dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bontang, Kepala Puskesmas di Bontang, perwakilan perusahaan, dan ketua PKK Bontang.
Asisten I Pemerintahan Pemkot Bontang, Bahri yang membuka langsung acara tersebut menyampaikan, rembuk stunting ini dibuka dengan tujuan membangun kapasitas dan komitmen seluruh OPD, masyarakat, lembaga masyarakat, termasuk corporate social responsibility (CSR). Untuk merencanakan dan mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi apa saja untuk mengurangi angka stunting di Bontang. Sebagaimana diketahui, dari data survey penentuan status gizi 2017 lalu, untuk wilayah Kaltim ada 30,6 persen mengalami stunting. Sedangkan di Kota Taman anak yang mengalami gagal tumbuh sebesar 32,4 persen.
“Berdasarkan hal tersebut pemerintah berkomitmen untuk mencegah dan mengurangi Prevalensi stunting melalui program antar OPD, masyarakat dan stakeholder terkait,” ungkapnya saat membacakan sambutan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui dua bentuk intervensi, yaitu sensitifitas dan spesifik. Intervensi sensitif dilakukan melalui pemenuhan sanitasi dasar, advokasi promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengenai pentingnya pengurangan gagal tumbuh, dan meningkatkan komitmen dan kerja sama semua unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.
Sedangkan intervensi spesifik, dengan prioritas seribu hari pertama kehidupan melalui pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, pemberian vitamin untuk ibu hamil dan remaja putri. Pemberian makanan untuk bayi dua tahun ke bawah, pemantauan tumbuh kembang, dan lain lain.
“Diharapkan semua sektor berkomitmen mengurangi stunting, dengan merencanakan atau mendanai kegiatan meliputi pemenuhan kecukupan gizi, pencegahan penyakit, pola asuh, dan peningkatan sanitasi dasar meliputi air bersih, MCK (Mandi Cuci Kakus), dan pola makan,” harapnya.
Kepada semua camat dan lurah, lanjut dia agar memerhatikan kondisi kesehatan masyarakat terutama ibu hamil dan balita di wilayahnya. Dengan melibatkan unsur ketua RT dan lembaga masyarakat lainnya, seperti PKK, Posyandu dan memaksimalkan fungsi kader kesehatan. “Sehingga setiap program yang dilaksanakan atau dibuat oleh OPD dan swasta melalui CSR lebih tepat sasaran,” ujarnya. (Zaenul/adv)
