Ibu Kota Negara Akan “Dekatkan” Kabupaten/Kota di Kaltim

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar) punya efek domino. Diharapkan pembangunan merata ke kabupaten/kota di Kaltim.

BALIKPAPAN-Posisi Kaltim saat ini menunggu. Berharap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) sesuai target linimasa. Selain Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda dan Balikpapan bergeliat sebagai kota penyangga. Daerah lain pun menanti untuk terkena imbas pembangunan.

Pengamat wilayah dan tata ruang dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman menyebut, masing-masing daerah di Kaltim sudah punya peran. Baik sebagai penyokong atau diuntungkan dengan pemindahan ibu kota baru. “Tapi ini bergantung dengan kesiapan pemprov untuk menetapkan wilayah ini sebagai kawasan strategis apa,” sebutnya, kemarin (22/9).

Saat ini untuk mendongkrak ekonomi Kaltim, pemprov masih menaruh harapan terwujudnya Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dan KEK Batuta Trans Kalimantan di Kutim. Selain itu, ada Kepulauan Derawan di Berau yang diusung sebagai kawasan strategis pariwisata. “Memang kalau sudah terbentuk ibu kota, dua kawasan itu seharusnya lebih dikembangkan dulu. Kemudian lanjut, IKN ini keperluannya apa lagi,” kata Farid.

Keperluan IKN itu apakah bisa didukung daerah lain? Bontang sudah pasti, seperti Balikpapan akan menjadi daerah yang menyokong bahan bakar dengan dibangunnya kilang minyak. Sementara Paser lebih banyak fokus pada pertanian dengan Bendungan Lambakan. Dengan potensi pelabuhan di selatan Kalimantan.

Lalu bagaimana nasib Kubar dan Mahulu? Menurut Farid, dengan adanya IKN, semua kabupaten/kota di Kaltim akan mendapatkan keuntungan dari sisi pembangunan infrastruktur. Khususnya akses jalan. Saat ini, untuk Kubar, akses darat yang memadai bisa ditempuh melalui jalur utara. “Padahal antara Kubar dan lokasi ibu kota (PPU) itu cenderung lebih dekat,” sebutnya.

Kemungkinannya, setelah pemindahan ibu kota baru, pemerintah akan membuka akses langsung dari ibu kota menuju Kubar. Alasannya, daerah ini terkenal karena perkebunannya. “Apalagi berbatasan langsung dengan Kalteng,” ujarnya.

Untuk Mahakam Ulu (Mahulu), dia memprediksi daerah ini akan menjadi salah satu titik pusat perdagangan dengan Malaysia. Namun, kondisinya tidak akan sama seperti antara Batam dengan Singapura. Bisa dipastikan, Mahulu juga akan berkembang jika pemerintah mau membuka akses ke sana. “Tak hanya darat, akses sungai bisa dikembangkan,” sebutnya.

Pengamat konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi pun menganggap pemindahan ibu kota negara menjadi berkah bagi banyak wilayah yang minim pembangunan di Kaltim. Sebab, mau tak mau pemerintah bakal membangun daerah yang dianggap tertinggal. “Pemerintah malu kalau dekat ibu kota masih ada daerah terisolasi. Masa jalan darat tidak bisa,” sebutnya.

Dia menyebut, perubahan memang akan lebih banyak terjadi di kabupaten/kota sekitar ibu kota. Namun, dalam tahap pengembangan lanjutan, pemerintah pasti akan membuka akses untuk konektivitas ke daerah-daerah yang memerlukan. Salah satunya Kubar.

“Itu SPN (Sekolah Polisi Negara) Polda Kaltim posisinya di Jonggon, Kukar. Itu dekat dengan Kubar,” ucap ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim itu.

Dia menambahkan, pada masa mendatang, jalan-jalan baru akan dibangun di Kaltim. Memudahkan masyarakat untuk bepergian dan menurunkan ongkos perjalanan warga yang tinggal di wilayah terpencil. “Distribusi barang dan jasa akan lebih cepat dan murah. Misal, jika dibuka akses dari Petung ke Kubar, bakal lebih dekat lagi ke Kalteng,” tuturnya.

Mahulu pun disebut akan merasakan dampak. Dengan ibu kota negara di Kaltim, pemerintah akan berupaya mempermudah akses darat dari kabupaten termuda di Kaltim itu. Ini memang ada sangkut pautnya dengan pembangunan perbatasan. “Ini juga pekerjaan wakil rakyat kita di DPR RI untuk bisa memperjuangkan Kaltim yang selama ini sudah memberikan sumbangan hasil kekayaan alamnya,” ujarnya.

Sementara itu, DPRD Kaltim tak mampu berbicara dan berspekulasi banyak terkait akses ibu kota negara (IKN). Pasalnya, dokumen-dokumen terkait IKN masih disimpan pemerintah.

Meski begitu, dengan pembangunan IKN diharapkan membuka akses-akses kawasan di Kaltim yang selama ini belum terhubung. Imbasnya, transportasi masyarakat yang lancar dan memacu geliat-geliat ekonomi baru.

Anggota DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, belum mengetahui hal-hal spesifik terkait IKN. Diakuinya, hingga saat ini, DPRD Kaltim belum dilibatkan. Termasuk pembicaraan terkait akses IKN. Sebab, menurut dia, letak dan akses IKN ini adalah isu sensitif.

Dia menangkap ada kekhawatiran dari pemerintah bakal ada kenaikan harga tanah drastis di kawasan tersebut akibat ulah spekulan tanah karena penetapan IKN. “Sementara, persoalan lahan kan berisiko konflik tinggi. Apalagi, status tanah di sana (calon IKN) belum bersertifikat,” kata Syafruddin.

Jadi, dia menyimpulkan, inilah alasan pemerintah belum bisa mengungkap terkait akses mana yang akan dibangun. Lalu negara kemungkinan juga masih menunggu waktu yang tepat.  Meski begitu, jamak diketahui masyarakat bahwa calon IKN bakal ada di Sepaku, PPU. Namun, titik akurat di Sepaku mana yang masih menjadi tanda tanya. “Memang prosesnya masih panjang. Saat ini saja, DPR baru buat pansus (Panitia Khusus Pemindahan IKN). Nanti, hasil dari pansus baru diparipurnakan, baru dibawa ke pemerintah dan presiden. Kami juga mau hadir audiensi dengan pansus nanti,” sambungnya.

Di sisi lain, dengan titik di Sepaku tersebut, pihaknya berkeyakinan bahwa akses-akses daerah menuju dan dari Sepaku akan ditingkatkan dan yang belum ada aksesnya, akan dibuat.  Dengan demikian, keberadaan IKN akan berefek terhadap masyarakat Kaltim. Salah satunya, pembangunan sarana transportasi. Sepaku adalah kecamatan yang tiap penjuru mata angin di wilayahnya berbatasan dengan wilayah yang berbeda. Di sisi utara dan timurnya, memang berbatasan langsung dengan Kukar.

Namun, berbeda kecamatan yaitu Kecamatan Loa Kulu di utara, dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara di timur. Sementara wilayah selatannya berbatasan langsung dengan Balikpapan. Lalu, di sebelah barat berbatasan dengan Paser dan Kecamatan Long Kali, Kutai Barat dengan Kecamatan Bongan.

“Kita tunggulah, memang kami juga berharap pemerintah segera mengundang DPRD Kaltim untuk membahas IKN. Soalnya, kita kan tuan rumah. Lagipula, DPRD ini kan artinya perwakilan masyarakat Kaltim,” ucap politikus PKB tersebut.

Anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demu memperkirakan dengan adanya IKN ini akan membuka akses ke semua kabupaten/kota. Meski, dia belum tahu akses mana yang akan dibangun. Sebab, pihaknya baru tahu sebatas lokasinya yaitu di PPU dan Kukar. “Dan itu yang harus kami minta untuk dibuka semua akses yang memudahkan transportasi antarkabupaten/kota dan akses provinsi ke IKN,” sebut politikus PAN tersebut. (nyc/rdh/rom/k16/prokal)