DPR belum solid dalam pemindahan ibu kota negara (IKN). Pada saat fraksi lain minus Partai Hanura mendukung penuh kajian pemindahan IKN ke Kaltim, dua fraksi lain menolak. Yakni, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pandangan fraksi yang dibacakan Sukamta, menyebut PKS meminta pemerintah lebih baik fokus pada permasalahan ekonomi saat ini, dibanding mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru.
Sementara itu, Gerindra bersikap menolak pemindahan ibu kota dalam waktu dekat, tetapi menyetujui pemindahan ibu kota bila dilaksanakan dalam jangka panjang. Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra maupun PKS berpendapat jangan sampai IKN jadi sejenis proyek kebanggaan atau legacy pemerintahan saat ini.
Tujuh fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PAN, PPP, dan Demokrat, menyetujui hasil kajian pemerintah dengan catatan. Adapun Hanura tidak memberikan sikap. Sebab, sejak pansus dibentuk hampir dua pekan lalu, tidak terlihat aktif mengikuti kerja pansus.
Mayoritas fraksi yang setuju, meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam serta merevisi regulasi terkait IKN. Salah satu regulasi yang harus segera diubah adalah Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga diminta memutuskan apakah regulasi IKN dalam bentuk paket undang-undang atau terpisah.
“Fraksi Partai Golkar DPR RI setuju kajian pemerintah tentang pemindahan ibu kota negara. Bisa diteruskan lebih lanjut dan secara mendalam. Sehingga pelaksanaan pemindahan ibu kota negara bisa terlaksana dengan baik,” ucap Sarmuji (Golkar) saat membacakan pandangan fraksi di kompleks parlemen, Jumat (27/9/2019).
Indikasi Gerindra bakal menolak kajian pemerintah, sebenarnya bisa dilihat dari rapat kerja antara Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan IKN dengan pihak pemerintah yang berlangsung Rabu dan Kamis pekan ini.
Politikus Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Yakni, urgensi pemindahan ibu kota dibanding memulihkan Jakarta hingga kembali layak huni.
Kerja pansus dimulai pekan lalu dengan meninjau bakal calon ibu kota, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Selain bupati di kedua daerah tersebut, pansus menggelar rapat dengan Gubernur Kaltim Isran Noor di Samarinda.
Selama dua hari raker di DPR RI, pansus mendengar hasil kajian Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
Menurut anggota Pansus Pemindahan IKN Hetifah Sjaifudian, hasil kerja pansus kemarin akan dilaporkan ke rapat paripurna DPR RI pada 30 September. “Kemungkinan besar akan dibuat pansus baru lagi, beranggotakan anggota DPR periode baru,” jelasnya. (pra/rom/k8/prokal)
