BONTANG – Tahap perencanaan pembangunan jalan lingkar telah rampung. Dokumen tersebut direncanakan bakal diajukan ke pusat dalam bulan ini untuk bekerjasama bantuan dana infrastruktur.
Kabid Bina Marga DPUPRK Bontang Bina Antasariansyah mengatakan, pendanaan itu diupayakan melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Sejauh ini baru selesai perencanaan. Secara konstruksi sudah kelar,” ucapnya kepada awak Kaltim Post (induk Bontangpost.id). Dalam pembangunannya, Bina menyebut tentu secara langsung. Akan tetapi, pendanaannya yang akan bertahap. Sementara, dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 600 miliar.
Selain itu, sebelum dokumen perencanaan ke pusat, terlebih dulu dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Kalimantan Timur.
“Angka itu belum fix. Masih perkiraan saja. Perlu mendapat persetujuan maupun verifikasi dari (BPKP, Red) terkait apa yang kami usulkan,” sebutnya.
Ditambahkan Bina, dalam pendanaan pembangunan jalan lingkar ini semua aspek akan dijajaki. Baik dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun pendanaan sumber lainnya.
“Apakah memungkinkan menggunakan (APBD) atau tidak, seandainya memungkinkan tapi memberatkan coba ke dana selain itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amirudin menyampaikan, hingga kini DPUPRK Bontang belum memberikan mengenai nilai dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan lingkar.
“Kami hanya menganggarkan sesuai yang diajukan. Berapa yang dibutuhkan, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Belum dibahas secara matang, maka kita masih nunggu dari PU,” tuturnya.
Jalan lingkar Bontang yang menghubungkan wilayah Tanjung Limau dengan kampung Selambai merupakan program sejak masa kepemimpinan Sofyan Hasdam. Namun rencana pembangunan jalan lingkar tersebut kembali tersiar 2016 silam, yang menjadi salah satu janji politik Neni-Basri.
Namun, sebelumnya Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengaku tak bisa menganggarkan proyek tersebut dalam APBD Bontang. Jalan lingkar bisa dibangun jika diusulkan dalam APBN.
Neni menegaskan kepada OPD terkait agar segera mengusulkan jalan lingkar sebagai jalan evakuasi strategi nasional. Sehingga tak perlu menggunakan APBD Bontang. Namun Provinsi Kaltim yang mengusulkan.
“Kami harus mengusulkan ke pemerintah pusat melalui provinsi. Tak bisa langsung (dari Pemkot Bontang ke pemerintah pusat),” kata Neni.
Kondisi keuangan APBD Bontang terus menjadi alasan yang mengalami penurunan membuat rencana tersebut belum bisa terlaksana dan molor hingga saat ini. (*/rsy/prokal)
