BONTANG – Setelah menelantarkan jemaah umrah, masalah lain Duta Travel Group (DTG) Bontang bermunculan. Jasa travel ini meminjam modal ke perorangan. Namun hingga kini belum dikembalikan.
“Saya dihubungi seseorang, uangnya dipinjam Rp 100 juta tapi belum dikembalikan,” ujar Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Bontang, Ali Mustafa.
Dikatakan Ali, alasan untuk meminjam uang tersebut sebagai biaya memberangkatkan jemaah umrah. Namun, belakangan terungkap justru DTG menelantarkan puluhan jemaah di Jakarta beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, sesama jasa travel jemaah umrah pun turut jadi korban. Bahkan sejauh ini, sebanyak dua travel yang mengadu ke Kemenag Bontang atas kelakuan DTG tersebut.
“DTG ini selalu nitip jemaah ke travel lain untuk diberangkatkan, tapi uangnya tidak dikasih. Gimana mau diberangkatkan?” ucapnya.
Penipuan lainnya, datang dari warga Balikpapan. Dua orang pun mengadu ke Kemenag Bontang beberapa waktu lalu. Pasalnya, mereka sudah dua tahun mendaftar namun tak kunjung diberangkatkan.
“Umrah itu tidak boleh lama, paling tidak 5 atau 6 bulan saja. Karena mereka sudah lengkap semuanya dari segala izin,” tutur Ali.
Ali pun kembali menyinggung penelantaran jemaah umrah belum lama ini. Pihaknya masih menunggu para korban mengadu ke Kemenag, untuk dilakukan pembinaan maupun mediasi.
Jika perlu, korban dapat mengadu ke pihak berwajib agar segera ditangani sebagai kasus penipuan. Ali pun tak ingin lebih jauh menyampaikan soal pidana tersebut karena bukan ranah Kemenag.
“Selalu siap melakukan mediasi. Tapi sampai saat ini belum ada jemaah yang datang. Kami juga ingin bertemu langsung dengan pihak DTG, tapi kantornya selalu tutup,” jelasnya.
Sebelumnya, polemik terlantarnya 32 jemaah umrah Bontang dari jasa perjalanan DTG di Jakarta, beberapa waktu lalu mendapat tanggapan dari legislator. Anggota dewan menyayangkan permasalahan ini bisa terjadi.
Anggota Komisi I DPRD Ma’ruf Effendy mengatakan sejauh ini belum mengetahui personal di jajaran manajemen travel tersebut. Bahkan, upaya komunikasi dengan manajemen belum dilakukan hingga kini. Namun, ia menilai pihak travel harus bertanggung jawab dengan kejadian ini.
“Kami akan panggil nantinya pihak travel ini untuk mengetahui permasalahannya di mana. Apakah ini tertunda atau ada masalah lain secara kelembagaan,” kata Ma’ruf.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta peningkatan pengawasan travel yang menyelenggarakan umrah maupun ibadah haji. Bentuk pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah. Baik di jenjang pusat hingga daerah.
“Saya prihatin ada kejadian lagi. Sebelumnya kasus seperti ini kan sudah pernah terjadi. Saat itu pelakunya travel Hidayah Hasyid Oetama (H20),” ucapnya. (*/rsy/prokal)
