Dipakai untuk Biaya Administrasi Proyek
SANGATTA – Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu), rencananya akan mulai dilaksanakan tahun ini. Nilainya pun tidak sedikit, yakni berkisar antara Rp 2 hingga Rp 5 miliar pertahun untuk setiap desa. Namun siapa sangka, anggaran yang akan sampai ke desa tidak utuh sesuai yang telah disetujui pemerintah. Sebab, masih akan ‘disunat’ terlebih dahulu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program pembangunan.
PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kutim Sumarjana mengatakan, pemotongan anggaran tersebut terjadi untuk keperluan administrasi dan pengawasan proyek.
“Jadi dana ini dipotong oleh OPD pelaksana. Awalnya kami marah, namun setelah kami pelajari, ternyata didalamnya pemotongan ini dilakukan untuk keperluan adminitrasi proyek, pengawasan,” kata Sumarjana.
Dia menyebut, besaran pemotongan itupun tidak semuanya sama. Sebab. ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan perencanaan. Sehingga, dana yang disalurkan tidak mungkin utuh sesuai besaran yang ditetapkan.
“Misanya jika yang ditetapkan Rp 2 miliar, maka yang masuk ke kami (Bappeda, Red.) dalam bentuk dokumen kegiatan hanya Rp 1,8 miliar. Bahkan ada yang hanya kembali Rp1,5 miliar. Karena harus ada perencanaan lagi, termasuk adminitrasi dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara itu, adanya pemotongan dana Program Gerbang Madu Rp 2 hingga Rp 5 miliar oleh OPD, juga dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah. Menurut dia, pemotongan tersebut karena dalam pengurusan proyek ada biaya administrasi yang harus disisihkan.
“Jadi yang terpotong itu hanya sekitar 10 persen. Itu untuk kegiatan administrasi proyek,” katanya. (aj)
