Tahun ini, Indonesia bakal kembali menggelar Pilkada serentak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sejak awal mengimbau partai politik (parpol) tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada calon yang akan maju pada pemilihan kepala daerah.
Parpol bahkan dituntut untuk bisa menyeleksi dengan cermat rekam jejak calon kepala daerah (cakada) yang akan diusungnya. Jangan sampai bermasalah dikemudian hari karena terseret dugaan tindak pidana korupsi.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan parpol untuk memilih sosok yang bersih sebagai cakada. Tidak terkecuali pada pilkada tahun ini.
“Tentunya itu (kriteria calon yang bersih) masih berlaku dan KPK mengimbau untuk memilih calon yang bersih,” kata Ali di Jakarta, Minggu (23/2/2020).
Imbauan itu menindaklanjuti laporan masyarakat soal sosok dengan jejak rekam kurang bersih yang mendeklarasikan diri maju di pilkada. Sosok itu diduga terlibat kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum.
“Selama ada laporan, tentu informasi itu akan didiskusikan (di KPK, Red),” kata pria berlatarbelakang jaksa itu.
Siapa saja calon yang memiliki jejak rekam kurang bersih itu? KPK tidak spesifik menyebutkan nama-namanya. Namun, Ali menyebut ada beberapa daerah yang masuk catatan KPK terkait dengan fenomena itu. Salah satunya Makassar, Sulawesi Selatan.
“Iya memang betul (Makassar masuk catatan KPK, Red), seperti apa (tindak lanjutnya) nanti akan disampaikan,” paparnya.
Untuk diketahui, Makassar bakal menyelenggarakan pilkada tahun ini. Beberapa tokoh telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon wali kota. Tak terkecuali, eks Wali kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto.
Latar belakang calon kada penting untuk menjadi pertimbangan parpol menjatuhkan rekomendasi. Ali menegaskan, pihaknya akan memberikan treatment khusus terhadap fenomena pemberian rekom kepada sosok yang diduga kurang bersih. (jpc)
