BONTANG – Penurunan daya tampung pada jenjang SMP negeri memiliki dua dampak. Sifatnya positif dan negatif. Meski demikian, sekolah negeri siap untuk mengikuti regulasi yang berlaku. Kepala SMPN 2 Bontang Eko Yuli Atmojo mengaku siap mengikuti petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.
Ia menjelaskan pengurangan daya tampung dari tiap rombongan belajar (rombel) sebelumnya diisi 36 menjadi 34 siswa, berdampak positif bagi kegiatan belajar-mengajar. Sebab tenaga pengajar akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan anak.
“Jumlah siswa sedikit itu lebih efektif pengajarannya dari sisi guru,” kata Eko.
Namun demikian, pengurangan ini berdampak bagi pendapatan bantuan operasional sekolah (BOS) nasional maupun daerah. Pasalnya, nominal berdasarkan jumlah siswa dalam satu sekolah.
Anggaran ini sangat diperlukan sekolah. Sebab tiga komponen dapat ditunjang melalui pos ini. Meliputi pembiayaan tenaga kerja sekolah, pengadaan sarana dan prasarana sekolah, serta pembiayaan kegiatan siswa.
“Sekolah harus memilah dengan tepat prioritas pembiayaan. Sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana. Termasuk bekerja sama dengan komite sekolah,” ucapnya.
Sementara, Kepala SMPN 1 Bontang Riyanto mengaku pengurangan kuota daya tampung sekolah pada ajaran baru nanti tidak menjadi masalah. Kendati informasi ini belum disampaikan secara lisan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Bagi kami tidak berdampak apa-apa,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan Bosnas, ia mengaku bersyukur dengan adanya peningkatan besaran bantuan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan sejumlah Rp 100 ribu tiap siswa. Kondisi ini menutupi efek pengurangan daya tampung siswa baru tiap sekolah.
Semula dalam setahun tiap siswa memperoleh Rp 800 ribu untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan Rp 1 juta untuk sekolah menengah pertama (SMP). Kini menjadi Rp 900 ribu dan Rp 1,1 juta.
Diberitakan sebelumnya, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Saparuddin memastikan tiap rombel SMPN negeri hanya diisi 34 siswa pada ajaran baru mendatang. Kesepakatan pengurangan ini untuk memperhatikan sekolah swasta. Sebab mereka mengeluh kesulitan dalam menggaet siswa baru.
“Ini hasil kesepakatan kami dengan Komisi I DPRD,” kata Saparuddin.
Pengurangan tersebut diperbolehkan sesuai regulasi. Mengingat ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) mengenai jumlah rombel diisi oleh 32 hingga 36 siswa. Kondisi penerapan 34 siswa tiap rombel sebelumnya terjadi pada dua tahun lalu. Kemudian terdapat peningkatan pada tahun lalu.
Selain itu, ia memastikan tidak ada penambahan jumlah rombel di seluruh sekolah negeri. Jika mengacu tahun lalu, maka total rombel di angka 47. Dari sembilan SMP negeri. Adapun total daya tampung sekolah tahun ajaran baru nanti menjadi 1.598 slot. Sebelumnya mencapai 1.692 kursi di 2019. (*/ak/kpg)
