bontangpost.id – Kisruh penambahan rombongan belajar (rombel) di SMP 1 terus berlanjut. Kali ini, Persatuan Guru Swasta (PGS) menyorot kebijakan tiba-tiba tersebut. Ketua PGS Bontang Baidlowi menegaskan kesalahan fatal ini layaknya dialamatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Pasalnya penetapan rombongan belajar itu dilakukan oleh Disdikbud. Tertera dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB. Kemudian di detik akhir PPDB terjadi perubahan. Dari delapan rombel yang dibuka menjadi sembilan. “Ini ibarat menelan ludah sendiri. Saya minta tambahan rombel ini dibatalkan,” kata Baidlowi.
Bahkan pada saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD sebelum PPDB, Disdikbud sudah menegaskan tidak ada penambahan rombel di jenjang SMP. Artinya mengacu pada jumlah saat PPDB tahun sebelumnya. “Kami sangat menyayangkan kebijakan seperti itu. Karena saat pembahasan dengan dewan tidak ada (penambahan rombel),” ucapnya.
Menurutnya OPD dan sekolah harus patuh terhadap keputusan yang telah ada. Jika juknis sudah disahkan dan terjadi penambahan rombel mendadak ini namanya pelanggaran. Apalagi pasca regulasi keluar sudah dilaksanakan tahapan sosialisasi kepada masyarakat.
Imbas dari kebijakan ini tentu terhadap keberadaan sekolah swasta. Tidak menutup kemungkinan banyak sekolah swasta yang akan tutup kembali. Menyusul SMP Tunas Inti dan Rigomasi di tahun sebelumnya. Ia juga meminta kepada Komisi I DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan.
“Jangan sampai dewan dengan Disdikbud ada kongkalikong,” tutur dia.
Ia pun tidak banyak bicara mengenai indikasi titipan dari sejumlah pejabat. Tetapi pada intinya jangan sampai menambah rombel. Selain dampak peminat ke sekolah swasta berkurang maka erat kaitannya dengan jam mengajar guru di sekolah swasta yang menurun. Mengingat jumlah siswa yang masuk juga berkurang dengan adanya penambahan rombel ini.
“Seharusnya kalau mau nambah rombel harus diatur jauh sebelumnya. Jangan di detik akhir PPDB,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang tenaga pendidik yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya penambahan rombel dari semula delapan sesuai petunjuk teknis menjadi sembilan. “Semula dari dinas merencanakan tambah satu memang,” kata salah satu tenaga pengajar.
Mereka yang masuk dalam gerbong rombel baru ialah calon siswa yang tersisih sebelumnya. Namun sebagian besar tidak mencantumkan pilihan sekolah lain. Sehigga secara sistem tidak menarik dari pergeseran ke sekolah pilihan lainnya. Menurutnya masyarakat juga sudah paham dengan kondisi ini. Sehingga hanya memilih satu sekolah tujuan.
“Kebanyakan pilihannya satu otomatis tidak kemana-mana,” ucapnya.
Sejatinya nilai yang diterima di SMP 1 itu tergolong tinggi untuk jalur prestasi akademi. Terakhir berdasarkan sistem berjumlah 26,75. Akan tetapi satu gerbong itu berada di bawah ambang batasnya. Pertimbangan orangtua ialah terkait kemampuan finansial sehingga memilih sekolah negeri.
“Karena sekolah swasta itu ketika pendaftaran sudah ditarik. Belum yang lainnya,” tutur dia.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Saparudin memilih bungkam ketika dimintai konfirmasi. Sehubungan dengan penambahan rombel di detik akhir PPDB. “Saya tidak mau menjawab,” singkatnya. (ak)
