BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Bontang menuai perhatian DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Shemmy Permata Sari, mengungkapkan pihaknya telah menerima audiensi dari sekitar 20 perwakilan kepala sekolah swasta di Bontang.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala sekolah menyampaikan penolakan terhadap kebijakan penambahan rombel.
“Harapannya penambahan rombel itu dibatalkan. Jika dipaksakan, dikhawatirkan banyak guru swasta kehilangan pekerjaan karena minimnya siswa,” ujarnya.
Ia menyebut, kondisi sekolah swasta di Bontang saat ini sudah cukup memprihatinkan. Bahkan, terdapat laporan satu kelas hanya diisi sekitar 15 siswa.
“Kalau seperti itu, hampir setara dengan jumlah siswa PAUD. Ini menunjukkan belum ada pemerataan pendidikan,” tegasnya.
Meski berada di Komisi II, Shemmy memastikan telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan, termasuk pimpinan dewan, untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Selain itu, perwakilan sekolah swasta juga telah melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Kaltim sebagai bentuk penolakan kebijakan tersebut.
Menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Juni mendatang, Shemmy menekankan pentingnya kejelasan petunjuk teknis (juknis). Ia juga menyoroti adanya usulan dari pihak sekolah negeri ke pemerintah provinsi yang tengah diproses Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Terkait mekanisme di DPRD, ia menyebut persoalan ini memang belum masuk agenda Badan Musyawarah (Banmus). Namun secara prosedur, kebijakan tersebut masih berpeluang untuk dibatalkan.
“Masih bisa dianulir. Walaupun sudah masuk agenda, bisa dibahas ulang atau diputuskan melalui rapat paripurna,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua ASTA Bontang, Andi Suharman, menilai penambahan rombel di sekolah negeri berpotensi memperbesar daya tampung siswa, sehingga sekolah swasta semakin kesulitan mendapatkan peserta didik. (*)
