BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA negeri di Kota Bontang menuai polemik. Asosiasi Sekolah Swasta (ASTA) Bontang menyatakan penolakan karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi menggerus jumlah siswa di sekolah swasta.
Ketua ASTA Bontang, Andi Suharman, mengatakan penambahan rombel akan meningkatkan daya tampung sekolah negeri, sehingga dikhawatirkan semakin banyak siswa terserap ke sekolah negeri.
“Kalau rombel negeri ditambah, otomatis daya tampung meningkat. Siswa pasti lebih banyak terserap ke sana dibanding ke swasta,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu efek domino. Sekolah negeri lain bisa mengikuti langkah serupa, yang pada akhirnya mempersempit peluang sekolah swasta mendapatkan peserta didik.
Andi juga menyoroti dampak terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta. Ia menjelaskan, terdapat aturan bahwa sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang tidak akan mendapatkan insentif.
“Kalau siswa berkurang, sekolah tidak memenuhi syarat. Guru bisa kehilangan insentif, bahkan berpotensi terjadi pengurangan tenaga pengajar,” tegasnya.
Ia menyebut, dampak tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah sekolah swasta di Bontang, seperti SMK Monamas, SMK Galilea, dan SMK Tunas Bangsa.
Selain itu, ASTA juga menyoroti ketimpangan insentif antara guru swasta dan negeri. Saat ini, guru SMA dan SMK swasta hanya menerima sekitar Rp1 juta dari pemerintah provinsi, sementara guru di bawah pemerintah daerah bisa menerima hingga Rp2 juta dari berbagai skema bantuan.
“Seolah kami tidak dilirik, padahal perjuangan kami sama,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Bontang yang juga Kepala SMAN 2 Bontang, Suyanik, menegaskan bahwa penambahan rombel bukan kebijakan baru dan tidak berdampak signifikan terhadap sekolah swasta.
Menurutnya, jumlah rombel setiap tahun bersifat dinamis, menyesuaikan jumlah lulusan dan kebutuhan riil sekolah.
“Kalau yang lulus enam kelas, biasanya kami terima enam. Kalau tujuh, kami terima tujuh. Itu sudah pola tiap tahun,” jelasnya.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, SMAN 2 Bontang membuka tujuh rombel meskipun jumlah lulusan enam kelas. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Saat ini, SMAN 2 memiliki 21 ruang kelas, setelah penambahan tiga ruang baru pada 2024 melalui APBD Kaltim. Sebelumnya, jumlah rombel hanya 20 sehingga terjadi ketidaksinkronan data.
“Supaya sinkron antara ruang kelas dan rombel, tahun ini kami buka tujuh kelas. Totalnya jadi 21 rombel sesuai fasilitas,” terangnya.
Ia menambahkan, kondisi menerima tujuh rombel bukan hal baru dan sudah beberapa kali terjadi tanpa berdampak signifikan terhadap sekolah swasta.
“Secara logika tidak mempengaruhi, karena ini sudah sering terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut rencana jumlah rombel SMA negeri di Bontang telah dibahas bersama Dinas Pendidikan. Dalam draf awal, SMA Negeri 1, 2, dan 3 direncanakan masing-masing menerima tujuh rombel, meski masih menunggu petunjuk teknis resmi.
“Masih berproses di biro hukum. Kita tunggu keputusan finalnya,” ujarnya.
Suyanik berharap polemik ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ia menegaskan kebijakan tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan sistem yang berlaku. (ak)
