BONTANGPOST.ID, Samarinda – Ketiadaan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 membuat Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, khawatir terhadap kondisi fiskal daerah.
Menurut Neni, absennya bankeu berpotensi menekan kemampuan anggaran daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Ia mengaku sempat berharap bankeu tetap tersedia dalam postur APBD provinsi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, setelah mencermati rancangan anggaran 2027, alokasi tersebut tidak ditemukan, baik untuk Bontang maupun daerah lain di Kaltim.
“Kalau tidak ada bankeu, tentu akan berdampak pada pelaksanaan program daerah,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang RKPD 2027 Kaltim, Kamis (30/4/2026).
Neni menjelaskan, kondisi ini semakin berat karena mulai 1 Januari 2027, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dengan postur APBD Bontang sekitar Rp1,5 triliun, ruang fiskal untuk belanja pegawai dinilai semakin terbatas.
Selain itu, Pemkot Bontang juga menunggu kejelasan terkait dana kurang bayar dari pemerintah pusat yang nilainya diperkirakan mencapai Rp402 miliar.
“Kalau ini tidak disalurkan, tekanan terhadap keuangan daerah akan semakin berat,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot Bontang tetap mengusulkan sejumlah program prioritas kepada Pemprov Kaltim. Di antaranya penanganan longsor, peningkatan jalan provinsi, pembangunan tanggul Sungai Bontang, hingga penataan kawasan pesisir dan permukiman.
Untuk sektor ketenagakerjaan, Bontang juga mendorong penguatan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), khususnya pelatihan pengelasan bawah air. Program ini dinilai penting untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di proyek strategis nasional sekaligus menekan angka pengangguran.
“Pelatihan las bawah air ini sangat penting karena mendukung kebutuhan tenaga kerja di proyek strategis nasional di Bontang,” pungkasnya. (KP)
