bontangpost.id – Kejadian penambahan rombongan belajar (rombel) dadakan di SMP 1 mendapat perhatian serius. Ketua Persatuan Guru Swasta (PGS) Baidlowi meminta hal ini tidak terjadi lagi di pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun berikutnya.
“Jangan sampai diulangi lagi,” kata Baidlowi.
Menurutnya dengan kejadian ini bisa jadi sekolah negeri lain mengambil contoh. Melakukan penambahan rombel ketika animo pendaftar tinggi. Sehingga pendaftar yang hanya memilih satu pilihan sekolah diakomodasi. Menurutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus bersikap tegas.
“Aturan yang sudah ada jangan sampai dilanggar,” ucapnya.
Jika dipandang penambahan rombel itu mendesak harusnya sudah diatur jauh hari sebelumnya. Jangan sampai saat proses PPDB, baru keluar kebijakan tersebut. Ia meminta dengan kejadian ini PGS duduk bersama dengan Komisi I DPRD dan Disdikbud.
“Jangan sampai sekolah swasta tidak dapat siswa,” tutur dia.
Mengingat guru yang mengajar di sekolah swasta rata-rata 15 sampai 20 orang di tiap satuan pendidikan. Jika sekolah tutup karena tidak mendapatkan siswa otomatis kehilangan pekerjaan. Baidlowi menilai dua pihak harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Baik itu pihak sekolah maupun Disdikbud.
Pihak sekolah berperan karena jika meski ada arahan dari Disdikbud untuk menambah rombel tetapi sekolah tetap berpegang teguh pada aturan. Maka penambahan rombel itu tidak terjadi. Sementara Disdikbud dipandang ialah pembuat kebijakan namun melanggar penentuan jumlah rombel tersebut.
Berdasarkan data PGS tercatat ada 1.765 guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah swasta. Diketahui dua sekolah sebelumnya telah ditutup yakni SMP Tunas Inti dan Rigomasi di beberapa tahun lalu karena kekurangan siswa. Sebelumnya PGS juga meminta agar tambahan rombel di SMP 1 dibatalkan. Karena tidak tertera dalam petunjuk teknis. (ak)
