BALIKPAPAN – Dunia pendidikan saat ini mendapat tantangan baru. Bidang ini dipaksa untuk melakukan pembaruan sistem. Mau tidak mau, pemanfaatan teknologi pun kian gencar dilakukan.
Oleh karenanya, sejak dua bulan, tepatnya sejak wabah corona merambah Kota Minyak, semua peserta didik dirumahkan. Proses belajar pun dilakukan via online.
Melihat situasi ini, Dekan Fakultas Sastra Universitas Balikpapan (Uniba) Jepri Nainggolan berkata mewabahnya pandemi Covid-19 memang memberi pukulan telak pada sektor pendidikan. Terkait pembelajaran via daring, hal tersebut hanya sebagai penolong sesaat.
Menurut dia, keberadaan guru atau dosen di ruang kelas merupakan sesuatu yang sangat penting. Sementara sistem belajar via daring, tidak bisa digunakan sebagai solusi dalam jangka panjang.
“Apabila hal ini terus berlanjut, dikarenakan virus yang tidak diketahui kapan akan berakhir ini, maka metode pembelajaran ini akan merugikan dunia pendidikan,” tandasnya.
Lanjut dia, di Indonesia, harga internet itu masih sangat mahal. Bahkan yang paling mahal di Asia. Karenanya, perlu ada kebijakan dari pemerintah. Misalnya saja penurunan biaya internet. Kata dia, ini diperlukan agar seluruh elemen masyarakat dapat menikmati internet untuk pembelajaran daring.
Dia menambahkan, mahasiswa didiknya bahkan harus membeli kuota tambahan untuk melakukan pembelajaran daring. Dibutuhkan satu hingga dua gigabit untuk proses belajar selama 90 menit. Apalagi pertemuan dilakukan secara video call, sehingga menyedot kuota internet semakin banyak. Artinya menguras kantong lebih dalam.
Meskipun solusi jangka pendek, ia berujar pemerintah seharusnya memberikan subsidi internet. Ditambah lagi sistem daring menjadi satu-satunya solusi agar pembelajaran tetap berjalan di tengah pandemi.
Dalam hal ini, ia menilai pemerintah harus lebih bijaksana dalam menangani dampak pandemi Covid-19 ini. Bukan memberikan bantuan kuota, akan tetapi subsidi atau penurunan harga. Atau bisa juga biaya internet, kalau-kalau sistem daring ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Bukannya hanya mengandalkan kuota yang diberikan, yang lebih cepat habis. Dengan situasi seperti itu, peserta didik akan kebingungan.
Terakhir, dia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan terkait polemik ini. Khususnya Pemerintah Kota Balikpapan, jika pemerintah pusat belum bisa memberikan subsidi atau menurunkan harga internet.
“Kebijakan seperti ini akan membuat pembelajaran daring dapat berlangsung secara baik,” tutupnya. (*/okt/ms/k15/kpg)
