bontangpost.id – Simpang siur soal dana Covid-19 di Bontang terjawab sudah. Dari rapat tertutup antara Komisi II DPRD Bontang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di sekretariat DPRD Bontang, Senin (22/6/2020) kemarin, diketahui dana pos anggaran Covid-19 di Bontang ternyata Rp 68 miliar.
Penjelasannya seperti ini. Pemerintah menyiagakan Rp149 miliar dalam penanganan Covid-19 di Bontang. Namun dari hasil rasionalisasi yang dilakukan pemerintah, sesuai instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri– Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri– hasil rasionalisasi anggaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah sebesar Rp 68 miliar.
“Dana Covid-19 hampir Rp 68 miliar. Rp 47 milar anggaran dari BTT (biaya tak terduga), kemudian Rp 20,5 miliar diambil dari belanja langsung,” beber Ketua Komisi II, Rustam HS.
Progres penyerapan anggaran, mulai masa tanggap pandemi Covid-19 hingga memasuki tatanan kenormalan baru ini telah mencapai 68 persen atau sekitar Rp 42,9 miliar. Ini artinya, ada sisa anggaran sekitar Rp 26 miliar.
Dari total Rp 42,9 miliar dana sudah diserap, sebagian besar digunakan untuk kesehatan. Seperti operasional Tim Gugus, dan membiayai perawatan pasien positif. Kemudian membayarkan jaringan sosial masyarakat (society safety net) seperti BLT 3 tahap, dan subsidi air.
Kata Rustam, yang kala itu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati, pemerintah tak mesti menghabiskan anggaran tersisa itu. Memang harus ada simpanan jika nanti terjadi hal buruk terkait Covid-19.
Karena dari Rp 149 miliar itu sudah terpakai sekitar Rp 42,9 miliar, maka masih ada sisa Rp 100 miliar lebih. Dana itu akan disimpan untuk perbaikan ekonomi pasca-pandemi. Pun bisa dikembalikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu yang dana kegiatannya dipotong karena rasionalisasi.
Sebagai informasi, pos anggaran ini sempat menjadi polemik. Pasalnya dewan sempat menganggap pemerintah kurang transparan dalam penggunaan dana tersebut.
Namun usai mendengar penjelasan TAPD Kota Bontang, yang dihadiri langsung sang ketua tim, Sekda Aji Erlynawati, maka semua mulai klir. Selanjutnya, dewan, dalam hal ini Komisi II dan TAPD akan menggelar rapat lanjutan Senin pekan depan.
“Senin (pekan depan, red) rencana rapat lagi. Teman-teman media nanti kami izinkan masuk (ikut rapat),” janji Rustam. (*)
