Pemkot Bontang kena semprot. Oleh anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang. Pangkalnya, pola koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan Covid-19 dinilai sangat lemah.
Hal pertama soal lahan khusus jenazah pasien positif Covid-19. Medio April 2020 lalu, Wali Kota Bontang (nonaktif) Neni Moerniaeni telah menginstruksikan agar lahan di Bontang Lestari dijadikan makam khusus jenazah Covid-19. Posisinya tak jauh dari taman makam pahlawan.
Namun dalam rapat komisi gabungan bersama Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang belum lama ini, Bontang ternyata belum punya makam khusus jenazah Covid-19. Rupanya instruksi itu hanya berakhir jadi instruksi lisan.
Sementara OPD teknis di bawahnya, dalam hal ini DPKPP tidak menuangkannya dalam aturan tertulis. Yang dasar hukumnya jelas. Inilah yang kemudian menjadi polemik. Lahan pemakaman jenazah Covid-19 jadi simpang siur, dan multitafsir karena payung hukum tidak jelas. “Enggak beres ini. Kenapa ada namanya instruksi lisan,” tegasnya.
Sebabnya dia meminta Pemkot memperkuat koordinasi antar OPD. Terutama soal penanganan Covid-19. “Bu Sekda (Aji Erlynawati) jangan kerja sendiri. Minta itu semua sekretaris bantu. Mana bisa Sekda mengurus semuanya sendiri,” tegasnya.
Kemudian soal pasien terduga positif Covid-19 yang pulang paksa dari ruang isolasi rumah sakit, Minggu (18/10) malam. Dia tak habis pikir, bagaimana bisa pasien terduga Covid-19 dibiarkan keluar rumah sakit tanpa monitoring. Karena bila dibiarkan, potensi penyebaran virus besar sekali.
“Gimana sih kerjasamanya dengan rumah sakit,” cecar Bakhtiar dalam rapat gabungan komisi.
Ditambahkan Bakhtiar, selain koordinasi antar OPD yang lemah. Ada kesan bila OPD tak sanggup menerjemahkan instruksi atau pokok pikiran atasan dengan baik. Sehingga hadirlah persoalan ini. (adv)
