bontangpost.id – Selamat pagi, bapak dan ibu yang kami hormati. Terima kasih karena sudah tidak datang lagi dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Bontang. Padahal ini panggilan rapat kedua yang Komisi I layangkan. Dan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Terima kasih juga karena tidak datang, bahkan tanpa penjelasan. Alhamdullilah, anda mitra yang luar biasa.
Itu adalah kalimat pembuka rapat yang disampaikan anggota Komisi I DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang.
Tak ada jawaban. Hening. Diam saja. Air yang ditata dalam gelas bening pun tak bergerak sama sekali. Maklum saja, lantaran dalam rapat kali ini, Komisi I DPRD Bontang justru rapat dengan kursi korong. Pasalnya, mitra rapat yang diundang, PT Panglima Siaga Bangsa kembali mangkir dari undangan RDP. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang pun ikutan tak datang.
Tak mendapat jawaban. Bakhtiar kembali bermonolog di hadapan kursi kosong. Dijelaskan, pemanggilan ini bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi mencari klarifikasi atas dugaan penyelewengan yang dilakukan PT Panglima Siaga Bangsa terhadap eks karyawannya. Yakni tidak memberikan gaji sesuai UMR, insentif tak diberikan. Bahkan ada laporan diterima legislator, bila perusahaan tersebut melakukan intimidasi kepada eks karyawan PT Panglima Siaga Bangsa bila melaporkan persoalan ini.
“Bagaimana kami bisa melihat duduk perkara dan solusinya, kalau bapak ibu yang terhomat tidak datang,” ujar Bakhtiar.
Kekesalan yang sama ditumpahkan Bakhtiar kepada Disnaker Bontang. Katanya, Disnaker mestinya turut membantu dewan dalam mencari solusi atas persoalan ini. Bukannya ikut-ikutan tak datang ketika dipanggi dewan. Dia menegaskan, sikap ini hanya menunjukkan bila Disnaker tidak serius dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Bontang. Yang mana, ini erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih, kalian mitra luar biasa. Saya minta Pjs Wali Kota Bontang tolong tegur itu Kadisnaker Bontang,” ujar politikus Partai NasDem ini.
Adapun dalam rapat ini, hanya dihadiri anggota Komisi I DPRD Bontang. Selain Bakhtiar, juga hadir Ma’ruf Effendi, Rusli, dan Abdul Haris.
BACA JUGA: Disnaker Dianggap Menghina DPRD, Tuding Tak Serius Urus Rakyat
Ditambahkan Rusli. Setelah ini, Komisi I bakal semakin tegas. Akan dilayangkan nota protes kepada PT Panglima Siaga Bangsa. Agar memberi penjelasan lebih detail terkait ketidahadiran ini. Adapun perusahaan itu beralasan tak hadir akibat Covid-19.
Alasan ini dinilai mengada-ada. Karena Bontang belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga rapat tatap muka dimungkinkan selama protokol kesehatan (Prokes) ditegakkan.
“Kami di sini juga rapat dengan menerapkan disiplin protokol,” katanya.
Komisi I akan memberi jeda sekitar sebulan untuk melakukan pemanggilan ke tiga. Bila dalam panggilan tersebut PT Panglima Siaga Bangsa dan Disnaker kembali mangkir, maka Komisi I akan meminta kepada pemerintah. Untuk melakukan pemanggilan paksa. Dan itu, sebut Rusli, diperkenankan.
“Kalau ketiga masih tidak datang, terpaksa kami bisa pakai cara paksa,” tegasnya. (adv)
