Indominco Siap Support Melalui CSR
BONTANG – APBD Bontang baru saja disahkan. Dari pengesahan itu, APBD dipastikan hanya menyentuh Rp 865 Miliar. Namun hal itu dipastikan tidak akan membuat komtimen Pemerintah Kota Bontang di bawah kepemimpinan Wali Kota Neni Moerniaeni dan Wawali Basri Rase untuk melakukan pembangunan terhambat.
Upaya terus dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah melakukan pembangunan dengan tidak menggunakan dana – dana APBD. Melainkan dengan melibatkan perusahaan.
Ya, hal itulah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Meski di tengah kondisi APBD lagi defisit, rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata akan tetap berlanjut.
Rencana ini pun mendapat dukungan dari PT Indominco Mandiri. Bahkan, sebagai langkah serius, PT Indominco Mandiri mengundang Wali Kota untuk berangkat ke Bangkok untuk mendapatkan refrensi dalam membangun sektor wisata di Bontang.
“Sehubungan dengan penurunan jumlah anggaran APBD, Pemerintah Kota Bontang meminta kepada Banpu (PT.Indominco) untuk berpartisipasi melalui program CSR mereka. Partisipasi yang diharapkan adalah pengembangan wisata mangrove (eko wisata) dan penanggulangan banjir. Untuk itu, Banpu mengundang ke Bangkok untuk melihat berbagai obyek disana dan menjadi bahan pembanding,” jelasnya.
Kata Wali Kota, agar tidak mengganggu aktivitas pemerintahan, kunjungan ini dipilih pada hari libur. Dan, seluruh biaya dalam perjalanan ini ditanggung oleh Banpu
Seperti diketahui, APBD Tahun 2017 dipastikan bekisar sekitar Rp 865 Miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjumlah Rp 146 Miliar, dana perimbangan menyentuh angka Rp 611 Miliar serta lain – lain pendapatan yang sah jumlahnya sekitar Rp 107 Miliar.
“Berdasarkan anggaran pendapatan daerah, maka anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 855 Miliar lebih yang terdiri dari anggaran belanja langsung dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp 337 Miliar dan belanja langsung sekitar Rp 517 Miliar,” urainya.
Wali Kota Neni menjelaskan, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang – undangan, dalam rancangan APBD 2017 ini, alokasi belanja untuk pendidikan telah ditetapkan sebesar 23 persen. Dan belanja untuk kesehatan sebesar Rp 21 persen.
“Alokasi belanja pendidikan dan kesehatan telah melebihi alokasi yang diamanatkan undang – undang. Sedangkan untuk alokasi belanja publik aparatur telah ditetapkan belanja aparatur sebesar 46 persen dan belanja publik sebesar 54 persen,” terangnya.
Dengan disahkannya APBD Bontang tahun 2017 ini kata Wali Kota diharapkan bisa dimanfaatkan betul – betul untuk pembangunan Kota Bontang. Meski saat ini Bontang dalam kondisi keuangan yang terbatas.
“Tentu hasil ini akan disampaikan ke pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi. Persetujuan dari pemprov akan menjadi dasar untuk menerbitkan Perda APBD Kota Bontang tahun 2017. Saya berharap masyarakat selalu mendoakan pemerintah agar kami bisa menjalankan tugas dan pembangunan dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya. (hms26)
