bontangpost.id – Pemerintah masih menggodok aturan hukum untuk penyaluran bantuan bagi korban kebakaran di Pasar Citra Mas Loktuan. Kendati sempat mengemuka agar bantuan disalurkan merata. Rupanya opsi ini dinilai bertentangan dengan hukum.
Kadiskop-UKMP Bontang Asdar Ibrahim menjelaskan, sulit menyalurkan bantuan secara merata, karena ini berpotensi menjadi temuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Maka opsi yang tengah digodok adalah menyalurkan bantuan berdasarkan persentase. Untuk menentukan besaran (persentase) bantuan yang diterima pedagang, ada indikator ditetapkan. Yang mengemuka ada dua.
Pertama, melihat besar kerugian yang ditanggung pedagang. Kedua, seberapa besar dampak kebakaran terhadap kios/usaha pedagang. Apakah terbakar 100 persen, sebagian, atau hanya 25 persen. Karena masih digodok, maka rumusan indikator ini belum final. Boleh jadi ada perubahan atau penambahan indikator.
“Ini yang kami ajukan ke bagian hukum Sekkot Bontang,” kata Asdar ketika rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Bontang, Senin (15/2/2021) siang.
Pemkot Bontang mengucurkan Rp 3 miliar untuk membantu pedagang korban kebakaran. Total ada 447 pedagang yang terdampak kebakaran tersebur. Ini sudah termasuk pedagang yang memegang surat izin pinjam petak dari pemerintah, penyewa, dan pengampar.
Bila berkaca pada hitung-hitungan Diskop-UKMP, besaran bantuan ke pedagang rupanya tak sampai Rp 5 juta. Tapi Rp 3 juta. Itupun kalau dampak kebakaran sampai 100 persen. Tapi kembali Asdar mengaskan, lantaran payung hukum belum final, dia tak berani berspekulasi. Bisa jadi, tambahnya, pedagang menerima bantuan uang Rp 3 juta, sementara Rp 2 juta sisanya dalam bentuk lain.
“Ini kami coba intens koordinasikan dulu dengan bagian hukum,” tandasnya. (*)
