Bakal Jadi Kompilasi untuk Kebijakan
SAMARINDA – Hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Kaltim dilaporkan pada unsur pimpinan DPRD Kaltim, Senin (13/3) kemarin. Laporan hasil reses yang digelar selama enam hari, 13-18 Februari lalu ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim.
Laporan hasil reses ini dibawakan oleh perwakilan masing-masing daerah pemilihan (dapil) DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Syahrun mengungkapkan, kegiatan reses yang dilakukan bertujuan menjaring aspirasi-aspirasi masyarakat Kaltim melalui anggota dewan di masing-masing dapil. Dari hasil reses ini akan dijadikan kompilasi untuk kemudian diparipurnakan secara resmi.
“Dalam sepekan ke depan, hasil-hasil reses dari masing-masing anggota dewan ini nantinya akan dijadikan kompilasi. Untuk kemudian, menjadi pertimbangan dan prioritas bagi pemprov bersama DPRD Kaltim dalam mengambil kebijakan,” terang Syahrun.
Permasalahan infrastruktur, listrik, air bersih, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masih banyak ditemukan dalam reses masa sidang ke-1 tersebut. Dari pelaporan kelima dapil, permasalahan-permasalahan tersebut mendominasi hasil reses.
“Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami di DPRD Kaltim. Tentunya kami berharap hasil reses ini menjadi pertimbangan bagi Pemprov dan DPRD dalam penyusunan kebijakan,” kata Yacob, anggota dewan yang mewakili Dapil 1 Samarinda.
Dalam laporannya, salah satu hal yang disampaikan yaitu penanganan kebersihan lingkungan dari pemerintah yang dirasa masih kurang maksimal.
Dari Dapil 4, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu), permasalahan infrastruktur menjadi isu utama. Andreas P Sirenden yang membacakan laporan reses mempertanyakan bantuan tiang listrik dari Pemprov Kaltim untuk masyarakat di daerah Melak, Kubar.
“Masyarakat mengeluhkan bantuan tiang listrik yang hingga kini belum juga terealisasi,” ujarnya.
Menanggapi laporan hasil reses ini, Rita Artaty Barito dari Fraksi Golkar meminta agar laporan hasil reses ini nantinya bisa disertai data-data pendukung. Sehingga tindak lanjut dari setiap aspirasi masyarakat yang telah disaring bisa terukur dan memiliki target penyelesaian.
“Misalnya untuk pembangunan jalan, perlu ada data kebutuhannya, berapa jarak yang masih membutuhkan perbaikan. Karena kalau tanpa data nantinya percuma,” kata Rita.
Senada, anggota dewan dari Fraksi Gerindra Rusianto meminta pembangunan jalan ini agar dapat diprioritaskan. Pasalnya setiap kali reses, masalah ini yang paling banyak ditanyakan masyarakat. Salah satunya akses ke tempat wisata Biduk-Biduk. Karenanya, dia meminta unsur pimpinan DPRD meliputi ketua-ketua fraksi untuk tegas dalam hal anggaran pembangunannya.
“Mohon pembangunan jalan ini dapat diprioritaskan. Kami malu bila setiap reses selalu ditanya masyarakat. Seakan kami tidak bekerja padahal tidak begitu,” ungkap Rusianto. (luk)
