Pemkot Belum Berani Tertibkan Pedagang di Jalan KS Tubun

bontangpost.id – Hingga kini pemerintah belum merealisasikan rencana penertiban pedagang di sepanjang Jalan KS Tubun, Tanjung Laut, Bontang Selatan. Pemerintah mengaku masih menunggu momen pas untuk melakukan eksekusi lapangan.

Asisten Administrasi Pembangunan Pemkot Bontang Zulkifli mengatakan banyak faktor dipertimbangkan ketika penataan dilakukan. Utamanya mengantisipasi tindakan ofensif pedagang ketika tim diturunkan. Dia tak mau, penertiban justru berakhir buruk atau chaos.

“Itu pasti tapi tunggu dulu lah,” kata Zulkifli usai mengikuti rapat di sekretariat dewan, Senin (22/3/2021) siang.

Zulkifli mengatakan, pergantian pucuk pimpinan Bontang dinilai jadi momen pas untuk membahas kembali soal penertiban ini. Pihaknya masih menunggu pemimpin Bontang terpilih, Basri Rase dan Najirah dilantik. Karena ada beberapa hal yang masih perlu dikoordinasikan.

“Sebenarnya ingin mulai. Tapi tunggu pelantikan Pak Basri. Masih ada yang perlu dikoordinasikan,” sebutnya.

Kata dia, bila kelak diizinkan, tim kota mengusulkan penertiban dimulai dari pasar seng Tanjung Limau. Baru setelahnya menjalar ke Jalan KS Tubun, sisi kiri Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin).

“Kami mau mulai dari Pasar Seng. Kalau tertib baru ke Tamrin,” bebernya.

Dia tak menampik bila menertibkan pedagang di Jalan KS Tubun bukan perkara mudah. Banyak pedagang enggan ditertibkan karena merasa tidak mendapat lapak di Pasar Tamrin. Persoalannya, ketika mereka dibiarkan, banyak pedagang di gedung Pasar Tamrin justru ikutan buka lapak di sisi Jalan KS Tubun. Atau membuka toko di sepanjang jalan itu.

“Karena iri ada yang di bawah. Jadi mereka pada ikutan turun,” bebernya.

Untuk menghindari Jalan KS Tubun makin semrawut, opsi yang juga dipertimbangkan ialah menginventarisir izin pendirian bangunan di sepanjang jalan. Bila ada bangunan izinnya untuk rumah tinggal tapi dijadikan toko, maka pemilik bangunan diminta mengurus ulang perizinan.

“Mungkin nanti akan kami inventarisir lagi. Bangunan harus sesuai izin pendiriannya,” tutupnya. (*)