bontangpot.id – Pemkot Bontang berencana menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dalam waktu dekat. Imbas penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Taman sejak pertengahan bulan lalu.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Muhammad Aspiannur mengatakan saat ini masih dalam proses penginputan data. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh kelurahan. Berdasarkan informasi, terdapat ratusan lebih formulir pengajuan yang dikembalikan.
“Kalau angkanya pasti belum bisa saya pastikan. Tetapi ratusan jika dijumlah seluruh Bontang,” kata Aspiannur.
Menurutnya, pengembalian formulir ini dikarenakan dua faktor. Pertama ialah data yang dikumpulkan masih kurang lengkap. Sehingga perlu untuk dilengkapi dan disetorkan kembali. “Kebanyakan yang dikembalikan karena persyaratan identitas masih ada yang kurang,” ucapnya.
Selain itu, terdapat data yang dikembalikan dan tidak berhak menerima BLT. Lantaran calon penerima tersebut umumnya telah mendapatkan bantuan lain. Salah satunya dari pemerintah pusat bagi pelaku usaha mikro. “Kalau yang menerima bantuan produktif usaha mikro otomatis tidak boleh memperoleh BLT dari Pemkot Bontang,” tutur dia.
Aspiannur menjelaskan proses penginputan data membutuhkan waktu dua hari. Target 11 Agustus tahapan ini dapat rampung. Selanjutnya, data akan dilakukan penapisan oleh petugas. Proses ini membutuhkan durasi satu hari. Selesai itu baru data akan dikembalikan kepada kelurahan untuk masa sanggah. Tujuannya memastikan tidak ada data yang luput.
“Masa sanggah paling lama dua hari. Kami percepat dari sebelumnya yang biasanya tiga hari,” sebutnya.
Setelah proses masa sanggah selesai maka data akan ditetapkan melalui surat keputusan. Data final itulah yang kemudian disodorkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diajukan penyaluran. Diberitakan sebelumnya, Lurah Belimbing Ade Darmawan menyebutkan proses penyetoran data sudah dilakukan Jumat (6/8) lalu. Ada dua bentuk usulan yang disodorkan. Meliputi usulan penggantian dengan mengacu basis data penerima BLT jilid ketiga tahun lalu dan tambahan usulan baru.
Kelurahan pun telah melakukan verifikasi data berdasarkan kriteria calon penerima BLT yang ditetapkan oleh Pemkot. Proses cross check dijalankan dengan melibatkan ketua RT. Dari usulan 424 data penerima tahun lalu didapati penggantian sejumlah 51 calon penerima.
“Aspeknya ada yang diganti karena meninggal dunia, pindah domisili, dan pindah status menjadi mampu,” ucapnya.
Selain itu, ada tambahan usulan baru sekira 100 calon penerima. Mengingat dampak yang timbul akibat pandemi semakin banyak dirasakan warga. Jumlah itu kemudian ditampung dan dilakukan verifikasi berdasarkan kriteria penerima bantuan. Jumlah itu akumulasi dari 51 RT yang ada di kelurahan tersebut.
Sementara, Lurah Berbas Pantai Muhammad Rendhy Maulia mengatakan terjadi penurunan dari penerima BLT tahun lalu. Berdasarkan data penerima jilid ketiga saat itu terdapat 992 kepala keluarga. Setelah diverifikasi menyusut menjadi 639 usulan.
“Karena data lama ada yang sudah menerima bantuan UMKM. Dan itu tidak bisa menerima BLT,” sebut Rendhy.
Adapun usulan tambahan diajukan awal 313. Namun berkurang menjadi 291 berdasarkan hasil verifikasi. Artinya 22 dikembalikan karena tidak sesuai kriteria. Jika diakumulasi usulan total dari Berbas Pantai sejumlah 930. Angka ini masih belum bersifat final.
“Kami masih menunggu hasil akhirnya. Ini sementara belum ada finalisasi,” ungkapnya.
Diketahui besaran BLT yang akan disalurkan tiap kepala keluarga sebesar Rp 250 ribu. Syarat utama ialah penerima merupakan penduduk Bontang. Selanjutnya, penerima merupakan kategori tidak mampu atau miskin. Termasuk pekerja informal atau serabutan. Ketentuan lainnya ialah tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat. Baik itu program bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan (PKH), atau pun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (*/ak)
