Faktor BLT Tidak Terambil Belum Terpetakan, Kelurahan; Tidak Bisa Salahkan RT

bontangpost.id – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) sudah melakukan rapat rekonsolidasi sehubungan berakhirnya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dissos-PM Muhammad Aspiannur mengatakan tahapan itu berlangsung selama dua hari. Tepatnya 10 dan 11 September. Tujuannya untuk mencocokkan data terkait penerima yang belum mengambil bantuan tersebut.

“Setelah ini kami akan segera membuat laporan pertanggungjawaban,” kata Aspiannur.

Nantinya dalam draf LPJ tersebut akan tertuang nama penerima yang sudah mengambil bantuan. Pun demikian mereka yang tidak mengambilnya. Hingga saat ini, Dissos-PM belum melakukan kalkulasi berapa yang terbentur karena sudah pindah domisili atau berada di luar daerah.

“Belum dipetakan kalau berapa yang pindah domisili atau meninggal dunia,” ucapnya.

Berdasarkan data akhir, jumlah BLT yang terambil yakni 9.839. Dari total data awal 10.490 kepala keluarga. Artinya serapannya ialah 93,79 persen. Serapan tertinggi menyasar kelurahan Berebas Tengah. Dari 1.314 penerima BLT, telah tersalurkan 1.300 kepala keluarga.

“Ada 644 kepala keluarga yang tidak mengambil BLT se-Bontang,” urainya.

Jumlah terbanyak yang belum terambil dipegang oleh Kelurahan Tanjung Laut Indah. Sebanyak 103 kepala keluarga. Plt Lurah Tanjung Laut Indah Nurfaidah mengatakan pihaknya telah memberikan informasi kepada ketua RT tiap harinya. Tepatnya saat masa perpanjangan penyaluran BLT. Tetapi kebanyakan penerima berada di luar Bontang. Sementara pengambilan tidak bisa diwakilkan anggota keluarga lain yang tidak satu kartu keluarga.

“Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tugas kami sudah dilaksanakan yakni memberikan informasi ke RT secara rutin,” tutur dia.

Paling banyak BLT yang belum terambil menyasar RT 17 di kelurahan tersebut. Mengingat jumlah penerima di wilayah itu juga tinggi. Meski dia, tidak menyebutkan secara pasti nominalnya. “Belum terima data terakhir dari Dissos-PM per RT yang belum mengambilnya. Karena selama perpanjangan pelayanan terpusat di Rumah Singgah,” sebutnya.

Ia juga membantah jika ini merupakan kesalahan dari pengurus RT. Lantaran ketika Dissos-PM mengacu pada data penerima BLT jilid ketiga tahun lalu, RT sudah melakukan verifikasi. Termasuk warga yang statusnya ke luar daerah. RT konfirmasi ke bersangkutan, tetapi warganya tidak bisa pastikan kapan kembali ke Bontang.

“Apalagi ketentuan mobilisasi sekarang juga ada persyaratan vaksinasi. Kasihan kalau RT disalahkan,” terangnya.

Jika dikalkulasi, besaran BLT yang akan dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 161 juta. Bantuan yang dikucurkan oleh Pemkot Bontang senilai Rp 250 ribu untuk tiap kepala keluarga. Sasaran BLT mengacu kriteria yang telah ditetapkan Pemkot Bontang. Salah satunya yakni tidak menerima bantuan lain dari pemerintah pusat. Mulai dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). (*/ak)