bontangpost.id – Dua paket pekerjaan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim 2021, gagal ditenderkan. Meliputi peningkatan Jalan Asmawarman senilai Rp 10,5 miliar dan penurapan Sungai Bontang Rp 22,9 miliar. Total anggaran yang dikembalikan ke kas Pemprov yakni Rp 33,4 miliar.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan terjadinya sanggahan itu pertanda ada masalah dengan proses lelang. Kemungkinan terjadi tarik ulur kepentingan dalam lelang tender proyek. Sebab sanggahan, lazimnya terjadi dalam beberapa situasi. Misalnya ada indikasi penyalahgunaan wewenang, menyimpang dari ketentuan, dugaan praktek KKN, hingga lelang yang penuh rekayasa serta tidak transparan
“Jadi kalau ada sanggahan, berarti lelangnya memang bermasalah,” kata dosen yang akrab disapa Castro ini.
Ia juga menduga kuat fenomena saling sanggah ini merupakan imbas dari sisa pertarungan Pilwali 2020. Bisa jadi pihak yang saling sanggah tersebut punya backup masing-masing. Tetapi ujungnya hanya masyarakat terimbas dari kejadian tersebut. Lantaran dua infrastruktur itu sangat dibutuhkan dalam kenyamanan akses dan penguraian masalah banjir di Bontang.
“Mereka yang berkonflik, rakyat yang dikorbankan,” ucapnya.
Menurutnya, ada prinsip kehati-hatian yang diabaikan dalam penetapan pemenang lelang tender. Kondisi ini harus dibenahi. Dengan menyingkirkan anasir kepentingan yang sifatnya transaksional dalam pelaksanaan lelang. “Pemenang betul-betul ditentukan secara profesional, terbuka, dan transparan,” tutur dia.
Berkenaan dengan proyeksi besaran bankeu tahun selajutnya, bergantung kepada Pemprov Kaltim. Menyangkut kegagalan proses tender, pemprov harus melakukan evaluasi. Bisa saja tetap akan memberi alokasi yang sama atau tidak.
Diketahui, total gelontoran Bankeu yang diterima Pemkot Bontang tahun ini mencapai Rp 48.638.000.000. Alokasi itu diperuntukkan ke dalam 18 pos. Mulai yang dibawahi Dinas PUPRK, Setkot, DPKPP, DKP3, DLH, Disdikbud, dan Disdidamkartan.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Bontang, Kutim, dan Berau Henry Pailan Tandi Payung mengatakan kondisi gagal lelang dua paket pekerjaan itu bisa saja berpengaruh terhadap kucuran bankeu tahun depan untuk Bontang. Secara otomatis ketidakserapan maksimal gelontoran anggaran ini akan masuk evaluasi.
“Terkait kesiapan Bontang dan proses lelang. Pasti hasil evaluasi menilai Bontang tidak siap dalam menerima bantuan ini,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Ketua DPRD Andi Faisal Sofyan Hasdam menilai ini merupakan masalah klasik. Padahal, menurutnya APBD periode berikutnya itu diketuk di tiap jelang akhir tahun. Tetapi mengapa proses pelelangan itu baru digeber di pertengahan tahun.
“Tujuan pembahasan itu cepat supaya perencanaannya sudah mulai di awal tahun dan langsung masuk proses lelang. Saat bulan Juni, Juli, maupun Agustus dan gagal lelang selalu alasan tidak terkejar waktunya,” keluhnya.
Politikus Partai Golkar ini menerangkan Pemkot tidak memiliki dana besar untuk membangun sejumlah infrastruktur. Berkaitan dengan keterbatasan kondisi kas daerah. Tetapi ketika ada anggaran bantuan dari Pemprov Kaltim justru tidak terserap maksimal. Ia pun menyayangkan kondisi ini.
“Ada dana Rp 23 miliar untuk penanggunalan banjir sesuai dengan semangat bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Namun dari awal tahun ini tidak diapa-apain,” ucapnya.
Ia pun memandang aneh. Sebab, kedua paket pengerjaan ini sudah ada perencanaannya sebelumnya. Sehingga tidak membutuhkan waktu untuk mengerjakan mekanisme kajian teknis perencanaan. Secara regulasi, pelelangan paket pekerjaan itu bisa dilakukan di awal tahun. Bahkan beberapa daerah pun telah menerapkan skema tersebut.
“Ini tinggal kemauan. Secara regulasi diperbolehkan kok. Selalu alasan kurang personel dan belum disesuaikan perencanaan,” pungkasnya. (*/ak)
