Minta Audit Keuangan, TPHD Universitas Trunajaya Ingin Libatkan Pengadilan

bontangpost.id – Sengkarut di Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang memasuki babak baru. Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD) Unijaya telah menyusun beberapa langkah agar tuntutan mereka terpenuhi. Salah satunya, melibatkan Pengadilan Negeri (PN) melakukan audit pengelolaan keuangan Yayasan Unijaya.

Jubir TPHD Unijaya Lilik Rukitasari menjelaskan, langkah ini bakal diambil bila yayasan masih juga enggan memperbaiki dan transparan dalam tata kelola keuangan. Pasalnya, akibat buruknya sistem pengelolaan keuangan, membuat hak dosen yang jumlahnya mencapai 38 orang tertunggak dua tahun, 2019-2021. TPHD menaksir, utang yayasan kepada dosen mencapai Rp 1,5 miliar.

“Kami coba ke LP2DIKTI dulu. Namun kami punya hak minta PN melakukan audit,” ujar Lilik di hadapan awak media, Senin (4/10/2021) sore.

Langkah mengadukan ini ke PN lantaran akses dosen untuk mengetahui tata kelola yayasan ditutup. Padahal menurut Lilik, pengelolaan anggaran mestinya tak perlu ditutupi. Sebab ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Yayasan, sebagai badan hukum non-negara juga harus transparan dalam keuangannya.

“Dosen berhak minta PN audit yayasan. Karena yayasan yang punya utang terhadap dosen,” tegasnya.

Sebelumnya, terjadi pertemuan antara TPHD, rektorat, dan yayasan di Kampus Unijaya Jalan Taekwondo, Minggu (3/10/2021) sore guna membahas sengkarut yang terjadi. Serta mencari solusi terkait sejumlah tuntutan dosen yang selama ini diabaikan yayasan.

Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil. Tak satupun poin tuntutan dosen dipenuhi yayasan. Baik terkait tuntutan pembayaran honor dosen 2019-2021, permintaan merombak struktur yayasan, hingga perbaikan dan transparansi tata kelola keuangan yayasan.

“Kami tidak melihat ada niatan tata kelola keuangan. Itu dulu yang penting. Kalau mau berubah, mindset (pola pikirnya) diubah dulu. Jangan begini terus,” ujar dosen fakultas hukum ini.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Pembina Yayasan Pendidikan Meliana Chelly Amalia belum bisa berkomentar terkait rencana TPHD meminta PN untuk mengaudit yayasan.

“Belum bisa berkomentar. Besok saja di kampus,” ujarnya sebelum buru-buru menutup telepon. (*)