bontangpost.id – Program wifi gratis yang diluncurkan Pemkot Bontang mendapat perhatian anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang. Namun, dia meminta dilakukan pembatasan akses agar bisa meminimalisasi masalah lain yang bisa timbul.
“Program itu sangat bagus. Membantu warga, terutama pelajar yang masih sekolah online. Tapi jangan dibebaskan begitu saja. Nanti timbul masalah lain,” kata Bakhtiar.
Legislator yang akrab disapa BW itu berharap, agar pada jam-jam tertentu, wifi hanya bisa diakses untuk hal yang berkaitan dengan sarana edukasi. “Penggunaan medsos itu harus dibatasi. Kalau bisa, diatur tidak bisa digunakan, misal, pada malam hari. Begitu juga untuk gim online. Harus dibatasi,” terangnya.
Dia menyebut, di beberapa titik wifi gratis, sudah banyak berkumpul anak-anak usia pelajar pada malam hari. Dari pengamatannya, mereka banyak bermain gim. “Kalau hapenya begini (posisi landscape) kemungkinan besar main gim. Bukan belajar,” tegasnya.
Di samping itu, pembatasan akses juga bisa berpengaruh pada penjual paket data. Sehingga mereka masih mendapat pemasukan. “Konter-konter itu juga harus diperhatikan,” tuturnya.
Diketahui, di Bontang terdapat 251 titik wifi gratis. Sebanyak 27 titik layanan publik pemerintah dengan kecepatan jaringan internet 200 Mbps. 200 titik dengan speed 50 Mbps tersebar di fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan fasilitas keamanan. 16 titik di Taman Tanjung Laut, Lapangan Lang-Lang, Panggung Bontang Kuala, dan Taman Adipura, masing-masing 4 titik dengan kecepatan internet 50 Mbps.
Tak hanya di fasilitas publik, pemasangan wifi gratis juga dipasang di wilayah pesisir. Ada 8 titik dengan kecepatan jaringan 7 Mbps, yang dipasang di Selangan, Tihi-Tihi, Melahing, dan Gusung.
Program wifi gratis ini menelan anggaran Rp 1,5 miliar. Sebanyak Rp 687 juga untuk pemasangan, Rp 348 juta sebagai layanan internet untuk seluruh OPD, serta Rp 463 juta untuk aplikasi dan perangkat jaringan pendukung.
Wakil Wali Kota Bontang Najirah menyebut, program wifi gratis ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. “Menuju kota cerdas lewat program bebas kuota,” ungkapnya.
Lebih lanjut Najirah mengatakan, berbagai langkah ditempuh untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di era digital seperti saat ini. Agar seluruh informasi perihal pembangunan dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. “Kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang termarjinalkan, apalagi program ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Kota Bontang,” ujarnya. (*)
