Wali Kota Sampaikan LKPJ Anggaran 2016
BONTANG – Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang 2 mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang akhir tahun anggaran 2016. Rapat yang hanya dihadiri sekitar 16 anggota DPRD Bontang, Wali Kota Neni Moerniaeni, dan Wakil Wali Kota Basri Rase beserta pimpinan OPD juga tamu undangan berlangsung di Auditorium Pemkot Bontang, Senin (27/3). Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Bontang, Nursalam.
Dalam penyampaian LKPJnya, Neni menyebut 2016 merupakan tahun transisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016. Meskipun berbagai program pembangunan telah dirancang untuk mengimplementasi visi dan misi wali kota, namun berbagai kendala kerap muncul.
Yang utama, lanjut Neni, adanya disparitas kebutuhan pembangunan publik dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. “Karena terjadi kesenjangan, maka disusun skala prioritas agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang paling utama,” ujar Neni di hadapan udangan.
Konsekuensinya, kata Neni, tidak semua keinginan masyarakat dapat terpenuhi secara bersamaan. Dia tak menampik, rasa cemburu dan tidak puas muncul dengan tidak terakomodirnya usulan masyarakat. “Namun, harus dapat disikapi dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif,” lanjutnya.
Dalam paripurna ini juga, Neni menyampaikan beberapa rincian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang 2016. Seperti rincian rencana pendapatan daerah Bontang 2016 yang ditargetkan sebesar Rp 1,32 Triliun, namun yang terealisasi mencapai Rp 1,18 Triliun atau sebesar 89,60 persen.
“Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dari target Rp 152,10 Miliar, terealiasi sebesar Rp 150,34 Miliar. Dana Perimbangan dari target Rp 1,04 Triliun, terealisasi sebesar Rp 910,45 Miliar. Serta pendapatan lain-lain yang sah dari target Rp 122,99 Miliar, terealisasi sebesar Rp 123,03 Miliar,” papar Neni.
Tidak teralisasinya target pendapatan daerah, lanjut Neni terutama dari dana perimbangan sebesar Rp 135,62 Miliar yang berimplikasi terhadap defisit APBD 2016. Sehingga, beberapa kegiatan pada sebagian besar OPD pun tidak terbayarkan. Sementara untuk belanja daerah 2016, dari rencana sebesar Rp 1,34 Triliun, hanya terealisasi Rp 1,13 Triliun.
“Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dari rencana sebesar Rp 442,68 Miliar, terealisasi sebesar Rp 425,06 Miliar. Belanja langsung dari rencana sebesar Rp 904,51 Miliar, hanya terealisasi sebesar Rp 711,46 Miliar,” ungkap Neni.
Tak hanya menyampaikan rincian anggaran, beberapa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah selama 2016 pun turut dijabarkan oleh Neni. Katanya, selama 2016 ini telah dilaksanakan sekitar 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan, dengan pelaksanaan 271 program dan 1.333 kegiatan.
“Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan wajib meliputi 241 program dan 1.247 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 867,27 Miliar dan terealisasi Rp 682,61 Miliar. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan meliputi 30 program dan 86 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 37,24 Miliar dan terealisasi Rp 28,85 Miliar,” paparnya.
Neni pun mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Bontang jika terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi sepenuhnaya harapan dan aspirasi semua pihak. “Semua itu terjadi, tidak lain karena adanya keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana, serta dinamika dan perkembangnan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat. Namun patut disyukuri, kami masih dapat melaksanakan seluruh agenda tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam situasi kondusif,” pungkas Neni. (zul)
