bontangpost.id – Mal Pelayanan Pelayanan Publik (MPP) bakal dibangun tahun ini. Namun konsekuensi pembangunan tersebut, sebagian bangunan kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang akan digusur.
Kantor Disdamkartan menjadi korban karena lahan pembangunan MPP dipastikan berada di satu komplek dengan kantor dinas yang terletak di Jalan Kapten Piere Tandean itu. Meski belum diketahui pasti gedung mana saja yang akan digusur, namun garasi unit pemadam kebakaran dan tanki air dipastikan terkena imbas pembangunan.
“Iya, lokasinya persis di sini (garasi unit pemadam kebakaran),” kata Kabid Sarana dan Pengembangan Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Noni Agetha ketika ditemui di Kantor Disdamkartan, Senin (24/1/2022) pagi.
Pemerintah, sebutnya, semangat membangun MPP untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai perizinan. Bila pengurusan izin dibuat terintegrasi dan disatukan di satu tempat, maka proses itu bisa lebih cepat dan tidak merepotkan.
“Saya kurang tahu berapa banyak perizinan yang dilayani. Yang pasti banyak. Seperti PBB, dan atau izin-izin yang ada di DPMPTSP,” sebutnya.
Mulai lahan, Detail Engineering Design (DED), dan anggaran, semuanya sudah klir. Luas lahan yang diperlukan sekitar 9.900 meter persegi, luas bangunan 4.944 meter persegi, dan tinggi bangunan 4 lantai. Anggaran Rp 17 miliar dengan skema single years, itu berasal dari APBD.
“Sudah siap semua. Tahun ini akan dibangun,” katanya.
Yang jadi perhatian, sebutnya, pembangunan MPP jangan sampai menggangu aktivitas di Disdamkartan dan Bagian Pertamanan DKPPP Bontang. Mengingat lahan pembangunan MPP satu komplek dengan dua OPD itu.
“Hasil sidak hari ini akan kami sampaikan ke Kepala Badan dan Sekda. MPP bisa dilaksanakan dengan baik, tanpa menggangu OPD lain,” tandasnya.
Sementara Kasubag Umum Disdamkartan Bontang Sarkani mengatakan, berdasar informasi dari Bapelitbang, beberapa bagian kantor Disdamkartan seperti kolam air dan garasi unit pemadam kebakaran bakal digeser ke belakang. Namun pembangunan itu harus menunggu. MPP dulu yang dibangun, kemudian kantor Disdamkartan. Bukan sebaliknya.
“Infonya akan digeser ke belakang kantor. Kami ikut bagaimana yang disusun pemerintah,” tandasnya. (*)
