bontangpost.id – Penggunaan lantai Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) untuk mal pelayanan publik mendapat dukungan dari beberapa pihak. Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan bakal membahas usulan ini bersama OPD terkait.
“Kami belum fokus untuk membahas kembali. Tetapi dalam waktu dekat akan kami bicarakan secara detail,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.
Menurutnya banyak yang harus dikaji sehubungan ini. Utamanya menyangkut sarana penunjang. Salah satunya ialah ketersediaan parkir. Jangan sampai penggunaan bangunan ini mengganggu aktivitas di sana. “Pasti di sana ada plus dan minusnya. Termasuk mencari solusi dari aspek minusnya,” ucapnya.
Tidak menutup kemungkinan kajian ini akan dianggarkan pada APBD Perubahan. Mengingat masih ada lima bulan sebelum akhir tahun. Dipandangnya gedung MPP tidak perlu luar biasa. Terpenting pengurusan perizinan satu atap itu bisa memberikan kenyamanan bagi warga.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengatakan pada hakekatnya wakil rakyat di awal tidak menyetujui untuk pembangunan gedung fasilitas publik ini. Sebab masih banyak prioritas kegiatan yang justru sangat bersentuhan dengan masyarakat.
“Kami di awal tidak setujui tetapi eksekutif memaksakan. Kalau menurut saya lebih baik anggaran dialokasikan untuk penanggulangan banjir,” kata Amir Tosina.
Politisi Partai Gerindra ini pun sepakat jika pemkot menggunakan bangunan lain untuk pengurusan perizinan dalam satu atap. Baik itu lantai tiga Pasar Taman Rawa Indah maupun Auditorium Tiga Dimensi. Menurutnya ini jauh lebih menghemat anggaran.
“Itu (penggunaan sarana lain) lebih bagus jika untuk MPP. Sehingga sebagian ruang di bangunan itu bisa terpakai. Semisal di Pasar Tamrin lantai tiga juga masih banyak sepi petaknya,” ucapnya.
Meski demikian, ia bakal meminta penjelasan dari tim anggaran pemerintah daerah. Apabila opsi yang dipilih ialah melakukan review terhadap nominal kebutuhan anggaran sesuai perencanaan pembangunan. Sebab pemkot harus meminta persetujuan dari DPRD. Sesuai dengan tupoksi legislatif terkait budgeting.
Diketahui pembangunan gedung MPP batal dimulai tahun ini. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan faktor utamanya ialah terkendala ketersediaan anggaran. Menurutnya jika mengacu perencanaan sebelumnya maka dibutuhkan dana sebesar Rp 60 miliar.
“Dari mana ambilnya kalau segitu. Makanya kami coba cari alternatif lain,” kata Amiruddin. (ak)
