bontangpost.id – Pemkot Bontang merencanakan pembangunan gedung mal pelayanan publik (MPP), tahun ini. Lokasinya berada di area Kantor Dinas Pemadam Kebarakan dan Penyelamatan (Disdamkartan), Bontang Kuala. Namun, wacana ini sedikit berpotensi ditunda. Mengingat sejumlah kegiatan dibintangi. Imbas dari kondisi kas keuangan daerah yang minus.
Salah satu sumber Kaltim Post (induk bontangpost.id) yang enggan disebutkan namanya membenarkan anggaran untuk pembangunan MPP masuk dalam nomenklatur yang dibubuhi tanda bintang. “Itu (MPP dibintangi) benar adanya,” kata sumber tersebut.
Rencananya bangunan ini akan berbentuk dome. Terdiri dari empat lantai. Difasilitasi sarana penghubung lift tiap lantainya. Lantai dasar berbentuk bulat dengan diameter 60 meter. Selanjutnya lantai kedua berwujud persegi dengan luasan 32 x 32 meter. Lantai tiga dan empat berukuran lebih kecil yakni 24 x24 meter.
Lantai pertama akan dijadikan pengurusan seluruh perizinan ada 85 jenis layanan yang akan dipusatkan di bangunan itu. Lantai atasnya menjadi ruangan staf pendukung. Berikutnya lantai ketiga untuk staf pengelola dan lantai empat ruang pertemuan. Luas lahan yang diperlukan sekira 9.900 meter persegi dan luas bangunan 4.944 meter persegi.
Sementara Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan belum berkoodinasi dengan pihak terkait sehubungan kebenaran kabar itu. Baik ke Bapelitbang maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK). “Karena mereka yang tahu persis,” ucapnya.
Mengenai skema mulainya pembangunan apakah bisa di APBD Perubahan belum diketahui secara pasti. Menurutnya kondisi ini terjadi lantaran target silpa yang dipatok di akhir tahun lalu tidak tercapai. Nominalnya mencapai Rp 160 miliar.
“Belanja kemarin cukup tinggi realisasinya di akhir tahun. Ini menyebabkan sejumlah kegiatan dibintangi sementara,” terangnya.
Lantas upaya klarifikasi baik ke Dinas PUPRK maupun Bapelitbang belum terhubung hingga berita ini diterbitkan. Diketahui MPP ini merupakan salah satu program pasangan kepala daerah terpilih Basri Rase-Najirah. Diharapkan dengan MPP ini pelayanan kepada masyarakat maupun investor terkait perizinan lebih mudah karena terpusat di satu lokasi. (*/ak)
