bontangpost.id – Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menilai koordinasi antara Pemkot Bontang dengan Pemprov Kaltim lemah. Dengan munculnya permasalahan soal terancam gagalnya pemberian insentif bagi guru SMA/SMK dan SLB yang rutin diberikan setiap tahun. Terlebih ada ketidaksesuaian pernyataan terkait dengan upaya kerja sama.
“Satunya bilang sudah ada MoU. Tetapi di pihak lain itu disodorkan di tahun berjalan. Mana yang benar ini,” sebut Haris.
Ia menyayangkan kondisi ini terjadi. Pasalnya, imbas dirasakan oleh tenaga pengajar. Terlebih mereka tetap menjalankan tugasnya di masa pandemi Covid-19. Kemungkinan ada sistem yang tidak bagus terutama dalam administrasi pemberkasan.
“Ini menyangkut kesejahteraan tenaga pengajar soalnya,” terangnya.
Secara pribadi, politikus PKB ini ingin adanya pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkot Bontang. Tujuannya untuk menelusuri akar permasalahan terletak di bagian mana. Namun, langkah itu harus mendapat persetujuan dari anggota Komisi I.
“Supaya dijadwalkan di Badan Musyawarah (Banmus),” ujarnya.
Selain itu, upaya serupa juga menyasar Pemprov Kaltim. Mengingat bidang pendidikan menjadi mitra Komisi I dalam hal pengawasannya. “Kami juga akan minta supaya dijadwalkan rapat dengan pihak pemprov,” pungkasnya. (*/ak/rdh/kpg)
