Ada Aroma Kepentingan di Balik Pengusulan Plt?

Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Budiman menyebut, pengusulan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Balikpapan bakal sarat dengan kepentingan politis. Sebab, plt memiliki kontribusi dalam menggerakkan pemilih khususnya di jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak secara terang-terangan sudah mendukung pasangan calon (paslon) Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat. Maka segala kebijakan politis gubernur akan diambil sebagai upaya menguntungkan paslon tersebut.

“Karena ini momen politik pemilihan gubernur, maka kebijakan pengusulan plt wali kota, bisa saja dilakukan gubernur untuk mendukung calan nomor urut dua,” ujar  Budiman, Sabtu (10/3) kemarin.

Sementara paslon nomor urut satu, lanjut dia, Andi Sofyan Hasdam dan Rizal Effendi punya kepentingan yang sama, mengamankan suara pemilih di Balikpapan. Penunjukan plt adalah satu peluang yang tidak akan dilewatkan untuk merebut simpul-simpul jabatan yang bisa berpengaruh terhadap pemilih.

“Pasti ada peluang politik di balik pengusulan plt, karena bisa saja plt menggerakkan massa pemilih, minimal dari PNS. Gubernur sudah berhitung, ada potensi pemilih yang bisa digerakan jika nanti plt yang ditunjuk adalah orang kepercayaan gubernur,” ujar Budiman, Minggu (10/3) kemarin.

Karena itu, Budiman menegaskan, jika Awang tidak mengusulkan Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud sebagai salah satu calon Plt Wali Kota, maka akan memperkuat tudingan bahwa gubernur ingin plt dijabat orang yang satu lingkaran politik dengannya.

“Kita belum bisa memastikan siapa yang akan diusulkan gubernur. Tetapi jika nanti gubernur mengusulkan tiga nama, kemudian di situ tidak disertakan wakil wali kota, bisa dipastikan ada tendensi politik di balik usulan itu,” katanya.

Ia menyarankan agar gubernur legowo mengusulkan Rahmad sebagai salah satu calon plt wali kota. Karena pada umumnya jika wali kota mengambil cuti di luar tanggungan negara, maka gubernur akan menunjuk wakil wali kota sebagai plt wali kota.

“Memang di Samarinda gubernur punya wewenang penuh mengusulkan plt ke Mendagri, termasuk mengusulkan orang kepercayaannya, karena wali kota dan wakilnya maju di Pilgub Kaltim,” ucapnya.

Selain itu, bila gubernur tetap memaksakan kehendak mengajukan orang kepercayaannya sebagai Plt Wali Kota Balikpapan, maka akan muncul gejolak di internal pemerintahan Balikpapan. Pasalnya, selama ini Rahmad sudah berpengalaman menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Minyak.

“Penolakan itu pasti, apalagi jika nanti gubernur menunjuk orang kepercayaannya dari pemerintah provinsi. Itu bisa membuat stabilitas di pemerintahan Balikpapan terganggu. Akan muncul penolakan, khususnya di partai pengusung pak Rahmad,” katanya. (*/um)