bontangpost.id – Pemerintah pusat mengizinkan sekolah tatap muka di sekolah dibuka. Ini berlaku mulai Januari 2021 mendatang. Aturan ini sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
Dalam keterangan persnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, keputusan itu memperbolehkan pemerintah daerah membuka sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Artinya pembelajaran tatap muka diperbolehkan bukan diwajibkan.
Dia menjelaskan, ada poin-poin yang harus dipenuhi setiap sekolah apabila ingin menerapkan pengajaran tatap muka. Di antaranya, sanitasi, fasilitas kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, thermo gun, pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid, persetujuan komite sekolah dan orangtua wali.
”Sekolah juga tidak perlu full diisi siswa. Kapasitas maksimal 50 persen,” kata Nadiem, Sabtu (21/11/2020).
Merespons kebijakan itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengaku tidak setuju. Alasannya, angka penderita Covid-19 di kota ini terus melambung, kendati angka kesembuhan menunjukkan tren positif. Juga, karena Bontang masih menyandang status zona merah. “Sangat riskan kalau keputusan ini dijalankan,” ujar Agus Haris.
Tambahnya, menerapkan standar protokol kesehatan di anak didik dan di lingkungan sekolah tidak mudah. Untuk anak didik jenjang SMA/SMK/MA barangkali bisa. Lantaran kemampuan mereka dalam menerima informasi cukup baik. Mereka pun lebih bisa diatur untuk disiplin prokes.
“Kalau di bawahnya itu, seperti anak SD. Lama tidak ketemu temannya, heboh, malah bisa tukar-tukaran masker. Tidak safety kalau begitu,” urainya.
Politikus Partai Gerindra ini meminta agar Pemkot Bontang tidak perlu membuka sekolah dulu. Kendati sudah diizinkan. Jangan ambil risiko. Ini demi keamanan seluruh anak sekolah di Bontang.
“Kalau saya sih jujur tidak sepakat (sekolah dibuka). Tunggu kondisi hijau, baru buka. Sekarang jangan dulu,” tutupnya. (*)
