Aksi Kamisan Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kasus Kemanusiaan di Masa Lalu 

SAMARINDA – Hingga saat ini, masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih menjadi momok yang menghantui Indonesia. Pasalnya hingga menjelang pemilihan presiden (Pilpres) masih belum ada keadilan bagi keluarga korban atas kejadian kelam di masa lalu.

Koordinator Aksi Kamisan Kaltim, Tiwi mengatakan, saat ini masyarakat dibuat sibuk dengan pertanyaan siapa yang akan menajadi calon wakil presiden kandidat terkuat abad ini yaitu Jokowi dan Prabowo. Masyarakat seolah dibuat lupa akan banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh rezim, terutama masalah pelanggaran HAM.

“Karena faktanya sampai sekarang masalah pelanggaran HAM di Indonesia belum tuntas. Jokowi pernah berjanji untuk menuntaskan masalah ini, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya. Nyatanya orang-orang di pemerintahan malah diisi pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Contoh Wiranto yang terpilih menjadi kepala Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Red.),” ungkap Tiwi.

Menurut dia, hal ini tidak etis untuk dilakukan. Mengingat Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM tahun 1998. Dan sampai saat ini keluarga korban masih menuntut keadilan atas peristiwa nahas itu. “Kita tahu Wiranto itu siapa. Masa iya kita biarkan dia memimpin,” ucapnya.

Sehingga, Tiwi berkata, penting bagi masyarakat Indonesia untuk melihat bagaimana rekam jejak para pemimpin di Bumi Pertiwi ini. Agar ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus kelam serupa.

“Kemudian agar kasus-kasus di masa lalu dapat segera dituntaskan. Kita sebagai generasi muda juga harus turut serta mengawal pilpres dan mengingatkan para peminpin. Untuk jangan melupakan penuntasan kasus di masa lalu. Jangan sampai pemimpin ke depannya sama saja dan kita jatuh ke lubang yang sama,” kata dia.

Terpisah, salah seorang peserta Aksi Kamisan Kaltim, Yogi berpendapat, aksi seperti ini sangat bagus untuk dilakukan. Terutama terkait pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Karena faktanya masih banyak pelanggaran HAM yang diabaikan pemerintah. “Masalah seperti ini memang harus terus menerus disuarakan agar pemimpin yang di atas sadar,” tegas Yogi.

Walaupun begitu, menurut dia akan lebih baik jika penyuaraan HAM ini diiringi dengan aksi nyata. Namun ia berpendapat, itu semua kembali ke pribadi masing-masing. “Karena kan aksi ini hanya sebagai media pembelajaran. Banyak orang salah kaprah bahwa Aksi Kamisan Kaltim hanya omongan semata. Kami di sini memang hanya bisa menyuarakan. Selalu mengingatkan. Karena kami menolak untuk lupa,” pungkasnya. (*/dev)