SAMARINDA – Kantor Perwakilah Bank Indonesia (BI) Kaltim dalam waktu dekat akan menginisiasi peluncuran kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Peluncuran tersebut menandai penggunaan kartu yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran nontunai dalam beragam transaksi.
Kepala Kantor BI Kaltim, Muhammad Nur mengatakan, pada pukul 05.30 Wita Minggu (21/10) mendatang, pihaknya akan menggandeng sejumlah bank nasional untuk mengikuti peluncuran kartu GPN tersebut.
Kata dia, terdapat puluhan ribu kartu GPN yang akan diperkenalkan pada masyarakat Kaltim. Kartu berlogo garuda itu bentuknya tidak berbeda dengan kartu automated teller machine (ATM) atau anjungan tunai mandiri.
Sejatinya, kartu yang diperkirakan menggeser fungsi kartu Visa dan Mastercard di tingkat nasional itu telah diperkenalkan pada Mei 2018 lalu. Namun akan lebih diperluas di Kaltim hingga Desember 2018.
Dia menyebut, kartu GPN akan lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan kartu yang berlogo prinsipal asing seperti Visa dan Mastercard.
“Besaran MDR (merchant discount rate, Red.) juga lebih rendah. Jadi ini akan menguntungkan bagi siapa saja yang ingin melakukan transaksi nontunai,” ungkapnya, Jumat (19/10) kemarin.
Merujuk pada data nasional, MDR itu akan lebih rendah satu persen. Berbeda dengan kartu debit keluaran prinsipal internasional yang berkisar antara dua persen sampai tiga persen.
Kendati tarif administrasi dan MDR telah turun bila menggunakan kartu debit GPN, biaya transfer dan tarik tunai masih dibebankan dengan tarif lama. Hanya saja nantinya besaran biaya tersebut akan dapat berkurang seiring besarnya transaksi menggunakan kartu itu.
Di Bank Mandiri, penurunan tarif administrasi bulanan kartu debet Bank Mandiri adalah untuk kartu debet Platinum menjadi Rp 7.500 atau turun Rp 1.000, kartu debet Gold Rp 4.500 atau turun Rp 1.000, dan debet silver Rp 2.000 atau turun Rp 500.
Lewat GPN yang digagas oleh BI ini, sinergi sistem pembayaran akan lebih maksimal dan berdampak positif pada inklusi keuangan, dan menciptakan gerakan nontunai alias cashless society di Indonesia.
Selain penurunan biaya administrasi dan MDR, kartu GPN juga dapat memberikan akses kepada nasabah untuk menggunakan alat bayar GPN antar-bank lain alias lintas sarana dan prasarana milik perbankan.
“Jadi banyak kemudahan dan keuntungan dengan menggunakan kartu GPN ini. Sejauh ini, kekurangannya hanya satu. Belum bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri,” ucap Nur.
Data yang dihimpun media ini, segala tahapan transaksi pengalihan (routing) hingga penyelesaian (settlement) lewat kartu GPN dilakukan perusahaan dalam negeri. Berbeda dengan kartu yang terkoneksi dengan prinsipal asing yang dilakukan di luar negeri.
Secara nasional, sejak Mei 2018 lalu, sudah ada 98 bank yang telah mendapat persetujuan BI untuk menerbitkan GPN tersebut. Setidaknya telah diterbitkan 400 ribu kartu GPN dan sebagian besar telah didistribusikan di seluruh wilayah di Indonesia. (*/um)
