Alat Peraga Dinilai Kurang Memadai, SMKN 2 Disorot Kementerian

BONTANG –SMKN 2 Bontang, mendapat sorotan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pelatihan Perikanan dan Penyuluhan (BPPP) Tegal. Pasalnya, alat peraga yang ada di SMKN 2 Bontang dinilai kurang memadai. Padahal jika sudah memadai, ujian ahli nautika bisa digelar di SMKN 2 Bontang.

Ketua Tim Penguji Pelatihan Basic Safety Training (BST) dan Ankapin III dari BPPP Tegal, Edi Sukriwa mengatakan pihaknya sempat mengunjungi SMKN 2 Bontang yang menampung jurusan perikanan. Namun dirinya melihat alat peraga yang ada masih belum memadai. “Sayangnya alat peraganya masih kurang memadai untuk dilakukan ujian ahli nautika di SMK,” jelas Edi di acara penutuan pelatihan Ankapin III belum lama ini.

Dijelaskan dia, ketika nelayan hendak pergi melaut, maka di kapal tersebut harus didampingi oleh perwira atau kapten kapal. Mengingat keselataman tidak bisa ditawar-tawar. Karena, jika pelaut ingin diakui di luar negeri maka harus merujuk regulasi luar negeri, salah satunya memiliki sertifikat Ankapin III. “Jika dari tingkat SMK sudah dipersiapkan, ketika memasuki dunia kerja, mereka sudah tinggal melanjutkan saja,” ungkapnya.

Menurutnya, ketika para nelayan sudah sesuai dengan persyaratan, maka Insyaallah kesejahteraan nelayan juga akan meningkat.

Pihaknya juga merasa khawatir dengan adanya nelayan yang menangkap ikan dengan cara menggunakan bom. Oleh karenanya, dirinya mengimbau nelayan agar menjadi pelopor untuk menyadarkan teman-temannya dari aktivitas pengeboman ikan. “Harus megubah mindset para nelayan yang pergi melaut dengan cara mengebom ikan dengan cara pendidikan yang benar. Mari jadi pionir untuk mencegahan pemusnahan ikan di laut,” ajaknya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan bahwa Pemkot Bontang terkendala dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang memindahkan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah provinsi. Sehingga SMA sederajat bukan lagi kewenangan Pemkot Bontang. “Dulu itu laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemkot Bontang, sekarang 0-12 mil menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.

Namun demikian, Basri juga mengatakan pihaknya akan mempersiapkan sektor perikanan maritim dan pariwisata. Termasuk mengajak nelayan menjadi nelayan profesional. (mga)