BONTANG – Meski masa kampanye pemilihan legislatif baru dimulai Minggu (23/9) besok, Bawaslu Kota Bontang menemukan alat peraga sosialisasi (APS) di 42 titik di Kota Taman. Bawaslu berharap alat peraga sosialisasi tersebut segera diturunkan. Para partai politik peserta pemilu pun sudah diberikan surat imbauan untuk menurunkan, namun tak diindahkan. “Oleh karenanya, kami berkoordinasi dengan Satpol PP Bontang untuk menertibkan APS yang akan dilakukan sehari sebelum tahapan kampanye,” jelas Komisioner Bawaslu Bontang, Agus Susanto, kemarin.
Kata Agus, pihaknya sudah memberikan surat imbauan sejak Senin (17/9) lalu dengan pemberian waktu tiga hari untuk penurunan. Ketika tidak diindahkan, maka diberi surat imbauan lagi dengan batas waktu 1×24 jam, dan jika masih belum diindahkan maka pihaknya akan menggelar penertiban. “Kami minta kerja samanya dari masing-masing partai politik, kalau diturunkan sendiri siapa tahu bisa dimanfaatkan lagi, karna jika Bawaslu yang menertibkan maka akan disimpan di gudang saja,” bebernya.
Pihak Bawaslu pun telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kami sudah koordinasi dengan pimpinan Satpol PP terkait rencana penertiban alat peraga sosialisasi,” kata dia.
Sementara itu kata Agus, pihaknya juga siap terima laporan sengketa jika ada calon legislatif (caleg) yang tidak terima dengan hasil Daftar Caleg Tetap (DCT). Mengingat DCT sudah ditetapkan oleh KPU Bontang pada 20 September lalu yakni sebanyak 337 caleg.
“Dokumen penetapan DCT sangatlah penting, namun bila keputusan DCT tidak diterima maka bisa ajukan sengketa, bila ada yang dicoret atau yang tidak dikehendaki paling lambat tiga hari setelah penetapan DCT,” jelasnya.
Namun demikian, melihat hasil pleno DCT yang sudah ditandatangani oleh semua perwakilan partai politik peserta pemilu, maka Agus mengharapkan tidak ada yang mengajukan sengketa. “Mudah-mudahan tidak ada pengajuan sengketa, karena tidak ada pencoretan, yang ada hanya pergantian meninggal dan yang mengundurkan diri,” tukasnya. (mga)
