BONTANG – Setiap penerimaan dan pengeluaran dana para calon legislatif (caleg), diwajibkan untuk dicatat dan dilaporkan secara jujur dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Penggalangan dana dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa harus menyertakan keterangan secara jelas nama, alamat, identitas, dan asal muasal dana tersebut.
LADK ini wajib diserahkan kepada KPU Minggu (23/9) besok. Bagi perorangan yang ingin menyumbangkan dana untuk kampanye caleg, maka hanya bisa memberi dana kumulatif sebesar Rp 2,5 miliar.
“Dana kumulatif yang diberikan senilai Rp 2,5 miliar bisa berupa uang, barang, dan jasa,” jelas Komisioner KPU Bontang Divisi Hukum, Saparuddin, Kamis (20/9) lalu.
Dalam aturannya pun, Saparuddin menjelaskan bahwa masing-masing caleg harus melaporkan dulu LADK-nya. Pun, mereka yang akan menyumbang harus dimasukkan dulu ke dalam rekening partai politik (parpol), barulah bisa digunakan.
Adapun sumber dana kampanye berasal dari tiga sumber. Dirincikan mulai dari parpol, caleg, dan sumbangan pihak lain. Nah, kata Saparuddin, sumbangan pihak lain ini bisa dari perorangan, organisasi non pemerintah, juga kelompok atau lembaga. “Kelompok dan lembaga swasta dibatasi maksimal Rp 25 miliar. Kalau dari parpol dan calegnya tidak dibatasi,” terang dia.
Sementara itu, jika dana kampanye yang dilaporkan di awal tidak habis digunakan saat kampanye, maka harus disetor ke kas negara dalam kurun waktu 14 hari setelah hari pencoblosan.
Laporan awal dana kampanye ini berlaku untuk semua parpol sebagai peserta pemilu. Mengingat laporan awal dana kampanye ini terkait uang yang disiapkan untuk kegiatan kampanye. “Jadi laporannya harus dilaporkan saat pelaksanaan kampanye pada 23 September,” ujarnya.
Jika dalam tenggat waktu yang diberikan partai politik maupun pengurusnya terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Sanksinya dapat berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya,” ungkapnya.
Undang-undang yang mengatur sanksi jika tidak melaporkan dana awal kampanye yakni Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.(mga)
