bontangpost.id – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bontang tengah mendapat sorotan. Itu setelah Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menilai, ALFI menguasai pekerjaan alias monopoli di Pelabuhan Loktuan.
Dikatakan Agus Haris, ALFI sebagai organisasi yang menaungi jasa pengurusan transportasi (JPT) mestinya bertindak adil. Tidak hanya membagi pekerjaan kepada anggotanya.
“Saya mendapat laporan dari tujuh JPT, yang merasa dipersulit mendapat pekerjaan,” kata dia.
Menurut dia, ALFI tidak memiliki hak menentukan penerima pekerjaan. Mengingat hanya sebagai organisasi.
“Di mana kewenangan ALFI untuk mengatur?” tanyanya.
Ditemui terpisah, Ketua ALFI Bontang Firman menepis tudingan itu. Dia menyebut, ALFI merupakan wadah JPT. Ada lima perusahaan yang bergabung. Pun dengan pekerjaan yang didapat, merupakan upaya masing-masing JPT.
“Tidak melalui ALFI. Langsung antar-perusahaan. Mereka berusaha sendiri,” terangnya.
Di samping itu, JPT yang tidak bergabung dengan ALFI, sebut dia, tetap mendapat pekerjaan. Sehingga tidak tepat jika dikatakan pihaknya melakukan monopoli pekerjaan.
“Cek sendiri di pelabuhan. Hari ini (kemarin) ada dua kapal. Satu kapal yang mengerjakan bukan anggota ALFI. Apa kami melakukan pelarangan? Tidak,” ungkapnya.
Ditegaskan, masalah penegakan peraturan di pelabuhan merupakan ranah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang. Termasuk masalah perizinan.
“Bukan ALFI hal yang mengatur,” tuturnya.
Terkait JPT yang ingin bergabung dengan organisasi yang dipimpinnya, Firman mengklaim membuka diri. Dia menyebut hanya dua JPT yang melakukan koordinasi dengannya. Salah satunya, Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ).
“Perusda bahkan hanya melalui WA (WhatsApp). Tetap kami layani. Kami minta untuk melengkapi persyaratannya. Kalau anggota kami banyak, malah bagus. Kami bisa saling bekerja sama,” terangnya, sambil menunjukkan percakapannya dengan manajemen perusda. (edw/rdh/k8)
