BONTANGPOST.ID, Bontang – Program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bontang pada 2026 mengalami penyesuaian signifikan.
Dari target awal sekitar 10 rumah, kini hanya sekitar 7 rumah yang dapat diperbaiki dengan total anggaran Rp500 juta.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Usman, menjelaskan penyesuaian ini bukan semata karena pemangkasan anggaran, tetapi juga adanya kebutuhan biaya perencanaan dan pengawasan.
“Bukan berkurang, tetapi disesuaikan karena ada komponen perencanaan dan pengawasan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menyebutkan, anggaran Rp500 juta tidak sepenuhnya digunakan untuk fisik pembangunan. Sebab, dalam pelaksanaan program terdapat komponen teknis yang harus dipenuhi.
Setiap unit rumah dialokasikan sekitar Rp50 juta dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sejumlah wilayah Bontang.
Sebagai perbandingan, pada 2025 Pemkot Bontang mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk memperbaiki 59 rumah. Penurunan ini terjadi akibat kebijakan efisiensi keuangan daerah.
Terpisah, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai komponen perencanaan dalam program RTLH dapat dioptimalkan.
Menurutnya, model rumah bisa diseragamkan sehingga tidak memerlukan perencanaan berulang.
“Kalau pengawasan oke, tapi perencanaan cukup sekali saja. Karena ini bukan proyek besar seperti pembangunan folder yang butuh DED,” ujarnya.
Meski demikian, ia akan berkoordinasi dengan DPKPP untuk memastikan apakah mekanisme tersebut wajib dilakukan di setiap pekerjaan atau bisa disederhanakan.
Di sisi lain, kebutuhan perbaikan RTLH di Bontang masih cukup tinggi. Berdasarkan data, terdapat sekitar 300 rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah.
Untuk mengatasinya, Pemkot juga mengajukan bantuan melalui program Atap, Lantai, dan Dinding (Aladin) ke pemerintah provinsi dan pusat, dengan nilai bantuan Rp20 juta per rumah.
“Sekitar 300 rumah sudah diverifikasi pusat dan 80 rumah diajukan ke Pemprov Kaltim. Semoga bisa terealisasi,” pungkasnya. (*)
