SANGATTA – Sejumlah aparatur desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini dihantui rasa was-was. Pasalnya banyak dari mereka yang tidak paham kerjasama Kementerian Desa (Kemendes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri, terkait pengawasan dan pencegahan serta penanganan permasalahan Dana Desa (DD). Sementara, kini banyak penyidik kepolisian yang mulai masuk ke desa-desa untuk menindaklanjuti bentuk dari kerjasama tersebut.
“Banyak kepala desa yang merasa was-was karena persoalan ini. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terkait MoU tiga lembaga tersebut. Sehingga, warga khususnya kades paham terkait tujuan MoU itu,” sebut Mulyadi.
Selain itu juga, lanjut dia, dari pihak Inspektorat Wilayah (Itwil) dan kepolisian, perlu menyampaikan Juklak dan Juknis bagaimana dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terkait kerjasama tersebut. Sehingga tidak ada kesan seolah-olah polisi langsung masuk ke desa-desa.
“Padahal tujuannya untuk pembinaan dan pengawasan. Tapi kesannya justru lain atau negatif bagi desa itu sendiri,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Kutim Ismunandar menyatakan, sesuai pesan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, tujuan dari MoU tiga lembaga dalam pengawasan, pencegahan dan penanganan masalah DD sangat baik. Namun, kesan yang terjadi dimata Kades justru merasa masuknya polisi ke desa untuk melakukan penyelidikan. Sehingga, agar tidak terjadi miss komunikasi, perlu kiranya dilakukan sosialisasi.
“Jadi perlu disampaikan dulu ke semua Kades tentang bagaimana teknis pengawasannya. Sehingga mereka paham,” ujar Ismu.
Sementara itu, Kepala Itwil Kutim Suko Buwono mengatakan, seluruh pemerintah daerah memang baru diserahkan bagaimana mekanisme dari MoU tersebut diakhir 2016. Sosialisasi pun belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran akibat defisit.
“Memang ada kesan polisi melakukan proses penindakan dalam MoU tersebut. Padahal seharusnya yang dikedepankan terlebih dahulu bagaimana proses pimbinaannya. Oleh karena itu, kami akan buatkan telaahan terkait masalah ini agar bisa ditindaklanjuti bupati dengan melakukan komunikasi dengan kepolisian,” sebut Suko. (aj)
