bontangpost.id – Secara bertahap rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi pejabat mulai terlihat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Tak tanggung-tanggung pemkot bakal membeli delapan kendaraan anyar pada akhir tahun ini. Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan pengadaan ini diperlukan. Mengingat beberapa armada usianya sudah tergolong tua.
“Sehingga biaya justru membengkak di pemeliharaannya,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.
Dari angka tersebut, enam unit disiapkan untuk asisten dan staf ahli. Tiga asisten yang akan mendapatkan mobil dinas baru ialah Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dijabat oleh Dasuki. Kemudian Asisten Administrasi Pembangunan Lukman. Serta Asisten Administrasi Umum yang kini masih diisi pelaksana tugas Akhmad Suharto.
Jumlah staf ahli pun tiga. Mencakup bidang pemerintahan dan hukum Dedy Haryanto, bidang ekonomi dan keuangan Syahruddin, serta bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM Tavip Nugroho. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kaltim Post, dari enam kendaraan lama milik staf ahli dan asisten, pengadaan terbaru ialah kendaraan asisten administrasi umum.
Mereknya Toyota Innova 2.0 G dengan tahun 2018. Bernopol KT 12 Q. Adapun yang tertua ialah yang dipakai staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan. Bernopol KT 73 D. Seluruh armada memiliki merek sama. Pengadaan ini masuk dalam satu paket dengan pagu anggaran mencapai Rp3 miliar.
“Nanti kendaraan yang usianya tua akan kami lelang,” ucapnya.
Selain itu pemkot juga berencana membeli mini bus. Pagu anggaran yang digelontorkan ialah Rp546 juta. Armada ini digunakan untuk menunjang operasional. Di tambah satu unit bus listrik berkapasitas 28 penumpang. Kapasitas mesin/silinder (cc) 190 Kw. Memiliki transmisi automatic. Baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) 127,74 Kwh. Waktu pengisian baterai satu setengah jam. Dengan paket DC charger 150 Kw. Anggaran yang disiapkan Rp3,9 miliar.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan juga bakal memiliki unit baru. Khusus pengadaan unit baru untuk Dinas Perkimtan ini digelontorkan Rp523 juta. Tidak dijelaskan merek dan tipe kendaraan baru tersebut. Namun berdasarkan regulasi mengatur terkait kapasitas mesin.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) bakal membeli satu unit kendaraan operasional double gardan. Dengan pagu anggaran Rp492 juta. Serta Satpol PP juga berencana membeli dua unit kendaraan roda empat tipe double gardan. Nilai anggarannya ialah Rp985 juta.
Sebelumnya rencana untuk menyewa mobil dinas yang telah digaungkan pemkot mendadak batal. Tidak dipakainya rencana itu dikarenakan ketentuan dari pihak penyewa. Apalagi pemkot juga belum memiliki regulasi terkait dengan operasional mobil dinas jika menyewa. Sebab pelat yang akan dipakai berwana hitam. Bukan seperti pengadaan yaitu merah. Jika dikalkulasi antara menyewa dengan membeli pun dinilai setara. Sebab dengan durasi tiga tahun menyewa tetapi aset tidak dimiliki.
“Sementara uangnya sama dikeluarin. Meskipun pemeliharaan tanggungnya penyewa,” pungkasnya. (ak)
